Selasa 13 Apr 2021 11:51 WIB

Disnaker: Perusahaan Bisa Buat Kesepakatan Soal THR

Karena dengan Covid-19 takutnya perusahaan enggak mampu bayar THR penuh.

Rep: Uji Sukma Medianti/ Red: Bilal Ramadhan
Sejumlah pekerja mengantri saat pembagian Tunjangan Hari Raya/THR. (ilustrasi)
Foto: Antara/Andreas Fitri Atmoko
Sejumlah pekerja mengantri saat pembagian Tunjangan Hari Raya/THR. (ilustrasi)

REPUBLIKA.CO.ID, BEKASI -- Kepala Dinas Tenaga Kerja (Disnaker) Kota Bekasi, Ika Indah Yarti, menyebut pembayaran Tunjangan Hari Raya (THR) perusahaan di wilayahnya bisa di berikan bertahap. Hal ini mengingat kondisi pandemi Covid-19 yang belum usai.

"(Untuk THR 2020) sebenarnya sih full (penuh), tapi pemberiannya itu bisa diberikan bertahap," kata Ika ditemui di Stadion Patriot Candrabhaga, Kota Bekasi, Senin (12/4).

Perusahaan yang tidak mampu membayarkan THR pegawainya secara penuh, kata Ika, harus berdasarkan kesepakatan dengan karyawannya. "Karena dengan Covid-19 takutnya perusahaan enggak mampu. Yang penting ada kesepakatan," ujarnya.

Berkaca pada tahun pertama pandemi, Ika menyebut memang ada perusahaan yang membayarkan THR-nya pada Desember 2020. Namun, hal itu sudah berdasarkan kesepakatan pekerja dan perusahaan.

"Rata-rata sudah dibayarkan. Tahun 2020 ada yang Desember bayar. Tapi itu sudah sesuai kesepakatan," jelas dia.

Dalam Surat Edaran Menaker, bagi perusahaan yang masih terdampak pandemi Covid-19 dan berakibat tidak mampu membayar THR sesuai waktu yang ditentukan, maka gubernur dan kepala daerah diminta untuk turun tangan.

Di antaranya memberikan solusi dengan mewajibkan pengusaha untuk berdialog dengan buruh untuk mencapai kesepakatan. Selanjutnya, perusahaan juga diminta untuk membuktikan kerugian secara transparan. Apabila ada perusahaan yang tidak mampu membayar.

Adapun, hasil kesepakatan antara buruh dan pengusaha harus dilaporkan kepada Dinas Tenaga Kerja paling lambat 7 hari sebelum hari raya keagamaan.

Advertisement
Berita Lainnya
Advertisement
Terpopuler
Advertisement
Advertisement