REPUBLIKA.CO.ID, BOGOR -- Dinas Ketenagakerjaan (Disnaker) Kabupaten Bogor telah menyerahkan rekomendasi besaran upah minimum kabupaten (UMK) untuk 2022. Melalui surat Nomor 561/1355-Disnaker Pemkab Bogor, UMK di Bogor pada 2022 direkomendasikan naik sebesar 7,2 persen.

Hal itu jelas bertentangan dengan pernyataan Bupati Bogor Ade Munawaroh Yasin yang beberapa waktu lalu, menganggap, UMK tidak perlu naik. Hal itu mengingat kondisi pandemi Covid-19 belum berlalu.

Namun, hasil rapat Dewan Pengupahan Daerah Kabupaten Bogor berkata lain. Dari besaran UMK Kabupaten Bogor pada 2021 sebesar Rp 4.217.206, pada 2022 diusulkan meninggal menjadi Rp 4.520.844 atau naik sekitar 7,2 persen.

Kepala Disnaker Kabupaten Bogor, Zaenal Ashari mengatakan, rekomendasi besaran UMK Bogor tersebut merupakan hasil kesepakatan Dewan Pengupahan Daerah dengan pejabat Disnaker yang digelar di Cibinong, Kabupaten Bogor pada Selasa (23/11).

"Besaran UMK Bogor itu berdasarkan hasil kesepakatan bersama Dewan Pengupahan Daerah, yang terdiri dari unsur serikat pekerja, Asosiasi Pengusaha Indonesia (Apindo), dan unsur pemerintah," katanya di Kabupaten Bogor, Jawa Barat (Jabar), Sabtu (27/11).

Meski rekomendasi UMK naik, menurut Zaenal, keputusan tetap berada di tangan Pemerintah Provinsi (Pemprov Jabar. Pasalnya, pemerintah kabupaten (pemkab) hanya sebatas memberikan rekomendasi besaran upah saja.

"Kami pemerintah daerah hanya memberikan rekomendasi besaran UMK saja. Kepastian dan pengesahannya tetap ada di Pemerintah Provinsi Jawa Barat," kata Zaenal.

Ikuti Whatsapp Channel Republika