REPUBLIKA.CO.ID, BANDUNG -- Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) Provinsi Jawa Barat meminta agar anggaran untuk Program Rumah Tidak Layak Huni (Rutilahu) di Kabupaten Bandung, ditambah. Saat ini anggaran program tersebut hanya Rp 17,5 juta per unit rumah.
"Setelah kami mengevaluasi Program Rutilahu di Desa Sukapura, Kecamatan Dayeuhkolot, Kabupaten Bandung diketahui bahwa anggaran sebesar Rp 17,5 juta dalam bentuk barang masih dirasakan kurang dan diharapkan bisa ditambah di program tahun selanjutnya," kata Wakil Ketua DPRD Provinsi Jawa Barat, Ineu Purwadewi Sundari, di Bandung, Rabu (2/3/2022).
Usulan agar anggaran Program Rutilahu di Kabupaten Bandung ditambah, kata Ineu, dicetuskan seusai dirinya mendengar pendapat dari warga dan Kepala Desa Sukapura, Kecamatan Dayeuhkolot, Kabupaten Bandung. "Sebelumnya saya bersama pimpinan dan anggota Komisi IV DPRD Provinsi Jawa Barat turun langsung untuk meninjau program pembangunan tersebut di Kabupaten Bandung," kata dia.
Sementara itu, Wakil Ketua Komisi IV DPRD Jawa Barat Cucu Sugyati menambahkan, pihaknya akan terus mendukung Program Rutilahu untuk masyarakat Jawa Barat agar mempunyai rumah tinggal yang layak huni.
Menurutnya, anggaran Program Rutilahu pada tahun 2022 akan naik menjadi sebesar Rp 20 juta per unit rumah. Dan jumlah tersebut, dinilai pihaknya, bisa lebih membantu masyarakat yang membutuhkan.
"Komisi IV akan terus mendukung program-program pemerintah yang berpihak kepada masyarakat seperti Program Rutilahu. Program ini ditujukan agar masyarakat mempunyai rumah yang layak huni," kata dia.
Sebelumnya sepanjang tahun 2021 total rumah yang telah direnovasi lewat program Perbaikan Kualitas Rutilahu berjumlah 38.290 unit tersebar di 27 kabupaten/kota. Gubernur Jawa Barat M Ridwan Kamil memastikan, tahun ini, Pemda Provinsi Jabar akan terus menambah perbaikan rumah tak layak huni atau rutilahu guna meningkatkan kualitas hidup masyarakat. "Program Rutilahu tahun ini kita terus tambahkan," kata dia.
Ikuti Whatsapp Channel Republika
