REPUBLIKA.CO.ID, BANDUNG -- Kepala UPTD Pusat Layanan Digital, Data, dan Informasi Geospasial Diskominfo Jawa Barat Rizki Hustiniasari mengungkapkan, hingga saat ini tercatat sebanyak 359 desa di Jawa Barat yang belum mendapatkan layanan internet atau blank spot. Jumlah ini, kata dia, sudah mengalami penurunan dibandingkan tahun-tahun sebelumnya, mengingat cukup banyaknya jumlah desa di Jawa Barat, lebih dari 5.000 desa.
“359 desa itu memang tidak ada layanan internet, makanya tahun ini kita fokus pada pembangunan infrastruktur dan pengadaan layanan internet di desa-desa,” kata Rizki dalam kegiatan Lokakarya Ekosistem Desa Digital yang digelar Badan Pertanian dan Pertanian (FAO) dan Institut Pertanian Bogor (IPB) di Kota Bandung, Selasa (7/3/2023).
Pengentasan blank spot, sambung Rizki, adalah salah satu dari empat tahapan yang perlu dituntaskan Provinsi Jawa Barat demi menyukseskan program Desa Digital. Program yang telah dicetuskan sejak 2019 ini memang menjadi salah satu program unggulan Pemprov Jabar dalam Gerakan Membangun Desa (Gerbang Desa).
Lebih lanjut, Rizki mengungkapkan bahwa masalah keberlanjutan (sustainbility) masih menjadi kendala dalam pengembangan desa digital. Menurutnya, hingga saat ini Pemprov Jabar masih mencari ramuan yang mujarap untuk bisa membangkitkan inisiatif mandiri dari warga desa agar mampu mengimplementasikan program desa digital. Selain itu, kemitraan dan kerjasama dengan berbagai stakeholder juga masih perlu ditingkatkan.
“Kita juga akan kembangkan pembangunan komunitas juga dan bagaimana menagement data juga kita akan perhatikan, bagaiman kita menganalisis impact positive yang dihasilkan, dan tingkat kesuksesan dan area mana yang perlu dioptimalkan untuk desa digital di Jabar,” ujarnya.
Selain mengoptimalkan infrastruktur melalui pengentasan blank spot, upaya lain yang akan dilakukan Pemprov Jabar antara lain adalah membangun smart society melalui peningkatan literasi digital dan mekanisme ToT (Training of Trainers). Melalui upaya ini, diharapkan dapat meningkatkan populasi agen perubahan juga memasifkan sosialisasi mengenai pentingnya literasi digital ke masyarakat.
“Kita juga akan coba kembangkan smart economy dengan mengundang para aktor bisnis dan BUMD untuk turut serta menggelar pelatihan yang berkaitan dengan digital marketplace,” sambung Rizki.
Smart environment, tambah dia, juga menjadi langkah yang perlu dilakukan untuk memutakhirkan perkembangan desa digital Jawa Barat. Melalui smart enviroment diharapkan mampu meningkatkan produktivitas masyarakat desa, dan membangunan independensi dan kemandirian yang berkelanjutan dari berbagai sektor.
“Sejauh ini, sudah ada 2.248 desa di jabar yang mendapatkan pelatihan desa digital, dan ada sebanyak 3.067 penerima manfaat,” ungkapnya.
Ikuti Whatsapp Channel Republika
