REPUBLIKA.CO.ID, JAKARTA -- Silaturahmi Presiden Jokowi dan ketum-ketum parpol koalisi pemerintah di kantor DPP PAN menuai banyak tanya di publik. Apalagi, dengan ketidakhadiran Ketua Umum Partai Nasdem dan perwakilan-perwakilan dari PDI Perjuangan.
Direktur Eksekutif Indonesian Public Institute (IPI) Karyono Wibowo mengatakan, tidak diundangnya Surya Paloh menandakan sinyal politik adanya skenario membuat skema koalisi besar. Terdiri dari partai-partai koalisi pemerintah tanpa Nasdem.
Tapi, dia menekankan, itu baru sebatas wacana dan realisasinya masih tergantung kepada dinamika perkembangan politik nanti. Karyono melihat, jika koalisi besar benar-benar terjadi, maka formasi pilpres hanya dua pasangan bisa terulang lagi.
Dia merasa, jika Nasdem benar-benar berada di luar koalisi partai pemerintah, maka reshuffle menteri dari Nasdem sepertinya akan terjadi. Tapi, jika tidak direshuffle, justru menimbulkan keanehan politik karena pasti ada sesuatu.
"Namun demikian, rencana koalisi besar masih sekadar wacana yang masih cair, belum mengkristal," kata Karyono, Selasa (4/4).
Di sisi lain, ketidakhadiran PDIP dalam forum tersebut menimbulkan teka-teki tersendiri. Bisa dimaknai secara tersirat PDIP tidak ingin jadi pengekor dan ada gengsi politik jika PDIP hadir dalam forum silaturahmi yang diinisiasi PAN itu.
Dia menerangkan, dalam perspektif politik sikap PDIP tidak hadir dalam forum tersebut dapat dimaklumi. Pasalnya, PDIP merupakan partai pemenang pemilu presiden (pilpres) dan pemilu legislatif (pileg) dua kali berturut turut.
Namun, dia mengingatkan, PDIP tetap harus memiliki kalkulasi politik yang cermat jika ingin menjadi pemenang tiga kali berturut-turut, baik di pilpres maupun di pileg. Tidak hanya cermat tapi harus cerdas dan bijak dalam menyusun strategi.
Jika tidak, ia menambahkan, maka nasib PDIP justru bisa terkunci sendiri walau PDIP bisa mengusung pasangan capres sendiri tanpa koalisi. Menurut Karyono, jika sendirian tanpa koalisi kemungkinan akan berat bagi PDIP memenangkan kontestasi. "Apalagi, jika capresnya tidak laku di pasar pemilih," ujarnya.
Ikuti Whatsapp Channel Republika