REPUBLIKA.CO.ID, BANDUNG -- Panitia Khusus (Pansus) I Laporan Keterangan Pertanggungjawaban (LKPJ) DPRD Jabar meminta, agar Dinas Sosial (Dinsos) Jawa Barat, melakukan perbaikan Data Terpadu Kesejahteraan Sosial (DTKS).
"Dinsos itukan target di RPJMD ini memang tercapai, karena memang targetnya segitu. Kita ingin mengubah, karena kita ingin menyelesaikan masalah di Jawa Barat ini," ujar Ketua Pansus I DPRD Jabar, Jajang Rohana dan anggota pansus lainnya saat rapat kerja Pansus I terkait LKPJ Dinsos Akhir Tahun Anggaran 2022, di Kantor Dinsos Jabar, Kota Cimahi, Kamis (27/4/2023).
Selama ini, menurut Jajang, yang menjadi keluhan di Dinsos itu masih terkait data masyarakat miskin atau DTKS. Sebab, masih ada saja masyarakat miskin yang merasa tidak terdata saat pemberian bantuan.
"Karena kalau data salah, perencanaan salah dan program juga tidak akan tepat sasaran," katanya.
Menurut Jajang, jangan takut saat melakukan perbaikan data terjadi lonjakan angka kemiskinan. "Ya, jangan takut. Tidak masalah, yang penting ke depan itu pembangunan itu jadi lebih terarah," katanya.
Menyelesaikan permasalah sosial di Jawa barat itu, kata dia, harus ada skala prioritas, dan inilah yang harus diubah kebijakannya. "Jadi, ke depan itu harus target dulu, baru dibutuhkan anggaran berapa, bukan sebaliknya seperti sekarang anggaran dulu, baru target. Kalau dilihat anggarannya saja, dari Rp 160 miliar, Rp 120 miliar baru untuk penunjang pemerintah, untuk programnya hanya Rp 40 miliar, kan kecil banget," katanya.
Idealnya, kata dia, anggaran program itu tiga kali lipat dari anggaran pengelola nya. "Ini akan menjadi masukan ke Pemerintah Jawa Barat dari sisi plafon anggaran," katanya.
Ikuti Whatsapp Channel Republika
