REPUBLIKA.CO.ID, CIREBON — Wakil Gubernur Jawa Barat (Jabar) Uu Ruzhanul Ulum meminta sinergi instansi pemerintah daerah dalam upaya menangani dan mencegah kasus stunting. Wagub pun mendorong keterlibatan dari pihak swasta atau perusahaan untuk membantu menangani persoalan stunting.
Hal itu disampaikan Wagub saat kegiatan “Monitoring Evaluasi Aksi Stunting Menggali Potensi CSR Menuju Jabar Zero New Stunting” di Ruang Adipura Balai Kota Cirebon, Selasa (13/6/2023).
Stunting merupakan permasalahan gizi kronis. Untuk menangani persoalan tersebut, Wagub meminta para kepala daerah, termasuk di wilayah Ciayumajakuning (Kota Cirebon, Kabupaten Cirebon, Indramayu, Majalengka dan Kuningan), bergerak bersama dan bahu-membahu.
“Masalah stunting bukan hanya tugas satu dinas, tetapi juga tugas keseluruhan dinas yang ada di kabupaten/kota,” kata Wagub.
Selain itu, menurut Wagub, dibutuhkan kolaborasi dan sinergi antara pemerintah provinsi, kabupaten/kota, dan swasta. Salah satunya melalui pemanfaatan program tanggung jawab sosial perusahaan (CSR) untuk membantu penanganan stunting.
“Melalui TPPS (Tim Percepatan Penurunan Stunting) ini mari bergabung semua dalam rangka memiliki tujuan yang sama, yakni zero stunting di Jawa Barat,” ujar Wagub.
Kepala Badan Perencanaan Pembangunan Daerah (Bappeda) Provinsi Jabar Iendra Sofyan mengatakan, kegiatan monitor evaluasi stunting dilakukan sebagaimana amanat Peraturan Presiden Nomor 72 Tahun 2021 tentang Percepatan Penurunan Stunting.
“Nantinya akan menghasilkan komitmen percepatan penurunan stunting Provinsi Jabar berupa kesepakatan dan rencana tindak lanjut monitoring evaluasi aksi stunting,” kata Iendra.
Dalam upaya menekan angka stunting, kata dia, dibutuhkan juga kolaborasi antara pemerintah daerah dengan perusahaan-perusahaan melalui CSR.
Ikuti Whatsapp Channel Republika
