Kamis 06 Jul 2023 16:14 WIB

Diterjang Gelombang, Empat Perahu di Pelabuhan Pamayang Tasikmalaya Karam

HNSI Kabupaten Tasikmalaya menantikan revitalisasi Pelabuhan Pamayang.

Rep: Bayu Adji P/ Red: Irfan Fitrat
Nelayan mengevakuasi sisa badan perahu yang karam akibat dampak gelombang tinggi yang menerjang Pelabuhan Pamayang, Kabupaten Tasikmalaya, Jawa Barat, Kamis (6/7/2023).
Foto: Dok. HNSI Kabupaten Tasikmalaya.
Nelayan mengevakuasi sisa badan perahu yang karam akibat dampak gelombang tinggi yang menerjang Pelabuhan Pamayang, Kabupaten Tasikmalaya, Jawa Barat, Kamis (6/7/2023).

REPUBLIKA.CO.ID, TASIKMALAYA — Empat perahu nelayan yang bersandar di Pelabuhan Pamayang, Kecamatan Cipatujah, Kabupaten Tasikmalaya, Jawa Barat, dilaporkan karam pada Kamis (6/7/2023) pagi. Perahu nelayan itu mengalami kerusakan akibat dampak gelombang tinggi.

Ketua Himpunan Nelayan Seluruh Indonesia (HNSI) Kabupaten Tasikmalaya Dedi Mulyadi menjelaskan, empat perahu nelayan itu berada terparkir di Pelabuhan Pamayang. Karena terempas gelombang tinggi, perahu-perahu yang ada di pelabuhan itu saling bergesekan.

“Karena tempatnya kecil, gelombang besar, jadi perahu bergesekan dengan perahu lain. Ya sudah, bocor dan karam,” kata Dedi, saat dikonfirmasi Republika, Kamis.

Dari empat perahu itu, satu unit mesin dapat diselamatkan lantaran pemiliknya sudah terlebih dahulu mengamankan. Sementara mesin di tiga perahu lainnya dikabarkan mengalami kerusakan.

Menurut Dedi, kejadian itu bukan yang pertama kali di Pelabuhan Pamayang. “Dalam sebulan terakhir sudah sekitar enam perahu yang karam karena memang ombak lagi tinggi,” ujar dia.

Dedi mengatakan, nelayan di Kabupaten Tasikmalaya juga tidak melaut sepekan terakhir ini karena kondisi gelombang tinggi. Apabila memaksa melaut, kata dia, dikhawatirkan gelombang tinggi dapat membahayakan para nelayan.

Berkaca dari kejadian perahu yang rusak di Pelabuhan Pamayang itu, Dedi kembali menagih janji Pemerintah Provinsi Jawa Barat (Pemprov Jabar) untuk merevitalisasi pelabuhan. Pasalnya, pelabuhan itu merupakan kewenangan Pemprov Jabar.

“Waktu itu Gubernur memang pernah datang ke sini, tapi belum ada tindak lanjutnya. Katanya 2024 baru dibangun,” kata dia.

Apabila tidak segera direvitalisasi, Dedi mengkhawatirkan kejadian serupa akan terus terulang. Hal itu akan merugikan nelayan. “Perkiraannya itu satu perahu Rp 100 juta. Kalau tiap rusak, tidak ada ganti dari pemerintah. Ya kita saja saling bantu sendiri," kata Dedi.

 

Advertisement
Berita Lainnya
Advertisement
Advertisement
Advertisement