REPUBLIKA.CO.ID, JAKARTA -- Wakil Ketua Umum Majelis Ulama Indonesia (MUI) Anwar Abbas merasa heran dengan Pimpinan Ma'had Al Zaytun, Panji Gumilang yang sampai saat ini masih bebas berkeliaran dan melontarkan pernyataaan kontriversial. Padahal, menurut dia, kesalahannya sudah menumpuk.
"Saya tidak habis pikir siapa sebenarnya Panji Gumilang ini. Kesalahannya sudah menumpuk. Laporan dan pengaduan serta kesaksian tentang siapa dia dan bagaimana buruknya perbuatan yang telah dia lakukan sudah sangat banyak diungkap dan diceritakan oleh orang-orang yang dulu sangat dekat dengan dirinya,” ujarnya dalam keterangan tertulis yang diterima Republika.co.id, Jumat (21/7/2023.
Tidak hanya itu, lanjut dia, bahkan orang-orang terdekatnya daulu itu juga siap untuk dipanggil dan menyampaikan kesaksiannya di pengadilan. “Tapi yang menjadi pertanyaan mengapa yang bersangkutan masih saja bebas pergi ke mana saja dan terus saja berbicara serta berbuat melanggar kitab suci dan konstitusi,” ucap dia.
Buya Anwar mengatakan, pada acara 1 Muharram 1445 H di Al Zaytun kemarin Panji Gumilang justru dengan sombongnya memperlihatkan kepada banyak orang bahwa dirinya memiliki banyak pengikut. Padahal, jumlah penduduk Indonesia ada 272 juta jiwa.
“Oleh karena itu adalah wajar timbul pertanyaan dalam hati apakah pemerintah takut untuk menyentuh yang bersangkutan?” kata Buya Anwar.
Berdasarkan penjelasannya di atas, menurut dia, maka Panji Gumilang bisa dan patut diduga memiliki bekingan orang kuat, tidak hanya dari dalam negeri, tetapi juga dari luar negeri, terutama dari negara-negara yang mendukung Yahudi dan Israel.
Dia mengatakan, yang namanya hukum tidak pernah mengenal istilah takut dengan siapapun demi tegaknya keadilan. Karena itu, dia pun menunggu langkah-langkah yang akan dilakukan penegak hukum.
“Untuk itu mari kita beri waktu dan kesempatan kepada pihak pemerintah dan para penegak hukum untuk bekerja. Dan jika para penegak hukum disinyalir tidak lagi mampu menegakkan hukum yang menjadi tugasnya, maka patut dan bisa diduga pemerintah dan para penegak hukum sudah kehilangan kemandiriannya,” kata Buya Anwar menjelaskan.
Ketua PP Muhammadiyah ini mengatakan, jika hukum tidak bisa ditegakkan di negeri ini, maka rakyatlah yang akan berbicara dengan mempergunakan bahasa dan caranya sendiri. ”Oleh karena itu, kita perlu mengingatkan pemerintah dan para penegak hukum agar jangan hanya karena ingin membela orang seorang lalu negeri ini pecah dan berantukan satu sama lain karena mereka melihat pemerintah dan para penegak hukum tampak tidak lagi dapat dipercaya,” katanya.
“Bila itu yang terjadi, hal demikian tentu jelas akan sangat berbahaya bagi masa depan bangsa dan negara kita kedepannya dan kita tentu saja tidak mau hal itu terjadi,” ucap Buya Anwar.
Ikuti Whatsapp Channel Republika
