REPUBLIKA.CO.ID, JAKARTA -- Wakil Ketua Umum Partai Nasdem Ahmad Ali mengingatkan, bakal calon presiden (capres) Anies Rasyid Baswedan untuk memilih calon wakil presiden berdasarkan kriteria yang sudah ditandatangani dalam piagam deklarasi Koalisi Perubahan untuk Persatuan. Jangan memilih cawapres karena pertimbangannya mempunyai partai politik.
"Kalau kita baca piagam deklarasi Koalisi Perubahan di dalam poin tiga itu sangat jelas bahwa Mas Anies diberikan mandat untuk mencari dan memilih cawapresnya," ujar Ali lewat keterangannya, Selasa (1/8/2023).
Tiga kriteria cawapres yang disepakati Partai Nasdem, Partai Demokrat, dan Partai Keadilan Sejahtera (PKS) adalah bisa membantu proses kemenangan dan menjaga stabilitas koalisi, Kriteria terakhir, bisa membantu untuk membuat proses pemerintahan berjalan efektif.
Untuk kriteria membantu proses pemenangan, cawapres harus bisa mengisi ruang-ruang kosong di wilayah dukungan terhadap Anies tidak maksimal. Kedua, sosok tersebut tentu tidak boleh standar ganda dan lebih berpihak kepada salah satu partai.
"Ketika Anies sudah memilih Si Fulan untuk menjadi cawapres, maka Anies harus mampu menjelaskan kepada partai koalisi. Anies harus menjelaskan dengan pendekatan saintifik, indikator-indikator ilmiah," ujar Ali.
Tegasnya juga kepada Anies, mantan gubernur DKI Jakarta tersebut harus memilih cawapres yang dapat membantu pemenangan. Bukan hanya sekedar untuk mengikuti pemilihan presiden (Pilpres) 2024.
"Seseorang dipilih sebagai cawapres bukan pertimbangannya karena mempunyai partai, bukan pertimbanganya Anies bisa maju saja." ujar anggota Komisi III DPR itu.
Ketua Umum Partai Demokrat, Agus Harimurti Yudhoyono (AHY) menjawab pertanyaan soal kemungkinan dirinya yang tak dipilih menjadi cawapres oleh Anies. Ia sendiri balik bertanya, apakah ada yang pergi jika dirinya dipilih jadi pendamping Anies.
"Jadi selama ini pertanyaannya menurut saya separuh benar atau separuh lengkap, 'Kalau AHY tidak jadi cawapres gimana Demokrat?' Dibalik kalau Mas Anies menetapkan Mas AHY sebagai cawapres apakah ada yang ingin pergi? Itu baru fair," ujar AHY dalam acara temu media di Kantor DPP Partai Demokrat, Jakarta, Jumat (14/7/2023) malam.
Jelasnya, Koalisi Perubahan untuk Persatuan sudah meneken piagam deklarasi. Piagam tersebut ditandatangani olehnya, Ketua Umum Partai Nasdem Surya Paloh, dan Presiden PKS Ahmad Syaikhu.
Dalam piagam tersebut termaktub, kewenangan penuh kepada Anies untuk memilih pendampingnya pada Pilpres 2024. Di dalamnya juga berisikan tiga kriteria yang menjadi pertimbangan Koalisi Perubahan.
"Kapan (cawapres Anies diumumkan)? I wish saya bisa menjawab itu dengan lebih pasti lagi, tapi tidak semua dalam kontrol kami. Kami memiliki sebuah mekanisme, saling menghormati antarpartai," ujar AHY.
Ikuti Whatsapp Channel Republika
