REPUBLIKA.CO.ID, BANDUNG -- Bupati Bandung, Dadang Supriatna menegaskan, stabilitas fiskal daerah menjadi prioritas utama Pemerintah Kabupaten Bandung menjelang akhir 2025. Hal itu disampaikan dalam Rapat Koordinasi Bulanan Pemerintah Kabupaten Bandung, Senin (20/10/2025) di Gedung Moh Toha, Soreang.
Menurutnya, perubahan drastis dalam skema APBD akibat pengurangan dana transfer ke daerah (TKD) perlu segera diantisipasi.
“Kita lihat Kabupaten Bandung awalnya memiliki belanja Rp 7,6 triliun, kini berkurang karena DAK tidak masuk di tahun 2025. PAD yang ditargetkan Rp 2,2 triliun baru tercapai Rp 1,4 triliun per 17 Oktober, jadi masih ada Rp 800 miliar yang belum didapat,” jelasnya.
Untuk menjaga kestabilan fiskal, Bupati yang akrab disapa Kang DS itu menyebutkan pemerintah daerah akan menyesuaikan skema anggaran, termasuk penyesuaian tunjangan kinerja (tukin) ASN.
“Kabupaten Bandung sebenarnya memiliki tukin tertinggi di Bandung Raya. Namun dengan kondisi fiskal sekarang, kita harus realistis dan melakukan penyesuaian selama empat bulan ke depan,” katanya menegaskan.
Lebih lanjut, Kang DS mengingatkan potensi pengurangan TKD pada 2026 yang diproyeksikan berkurang sekitar Rp 945 miliar.
“Kalau tidak ada inovasi, daerah bisa kolaps. Karena itu saya minta seluruh kepala dinas dan camat untuk bergerak cepat dan kreatif dalam menggali potensi pendapatan,” ujar orang nomor satu di Kabupaten Bandung tersebut.
Di akhir arahannya, Kang DS kembali menegaskan komitmennya untuk memberikan reward berbasis kinerja. “Saya tidak ingin mempersulit ASN. Tapi saat fiskal kita berat, semua harus tertib. Siapa yang berkinerja baik akan saya beri penghargaan,” katanya.
Ikuti Whatsapp Channel Republika