REPUBLIKA.CO.ID, JAKARTA -- Deputi Badan Pemenangan Pemilu (Bappilu) Partai Demokrat, Kamhar Lakumani menanggapi pernyataan Gubernur Jawa Timur Khofifah Indar Parawansa yang mengaku telah didekati sejumlah partai politik untuk diusulkan menjadi calon wakil presiden (cawapres). Jelasnya, Koalisi Perubahan untuk Persatuan telah menyerahkan mandat soal cawapres kepada Anies Rasyid Baswedan.
"Oleh karena itu, terkait informasi yang disampaikan Bu Khofifah, yang kredibel untuk mengkonfirmasi itu adalah Mas Anies Baswedan atau setidaknya dari tim delapan," ujar Kamhar lewat keterangannya, Senin (7/8/2023).
Partai Nasdem, Partai Demokrat, dan Partai Keadilan Sejahtera (PKS) telah menandatangani piagam deklarasi yang menyerahkan mandat cawapres kepada Anies. Penunjukkan cawapres harus berpatokan pada lima kriteria yang telah disepakati ketiga partai politik.
Lima kriteria tersebut, pertama adalah sosok yang secara elektabilitas cukup tinggi dan memiliki kerentanan politik rendah. Kedua, figur itu diharapkan bisa membantu dalam menjalankan pemerintahan yang efektif.
Tiga, figur itu bisa menjaga keseimbangan Koalisi Perubahan. Keempat, sosok tersebut harus memiliki visi yang sama dengan Anies. Terakhir adalah mampu bekerja sama sebagai dwi tunggal, baik saat menghadapi pemilihan presiden (Pilpres) 2024 hingga ketika terpilih sebagai pemimpin periode selanjutnya.
"Penyerahan ini (mandat) bukan memberi cek kosong, karena mesti tetap merujuk pada lima kriteria yang telah disepakati bersama. Penambahan kriteria '0' dari Mas Anies juga masuk akal dan relevan, karenanya diterima oleh partai yang tergabung dalam koalisi," ujar Kamhar.
Khofifah sendiri mengakui, hingga saat ini ada sejumlah partai politik telah melakukan komunikasi dengan dirinya. Khususnya terkait peluangnya menjadi bakal cawapres pada pemilihan presiden (Pilpres) 2024.
Penegasan itu disampaikan ketika ditanya tentang sejumlah partai politik yang berkomunikasi kepadanya soal peluang dirinya bakal menjadi cawapres. Namun, Khofifah melanjutkan, bahwa dirinya membiarkan hal itu dan untuk selanjutnya saat ini akan diendapkan dulu.
Khofifah juga menyebutkan bahwa dirinya adalah salah satu pengurus di Pengurus Besar Nahdlatul Ulama. Sehingga terkait langkah-langkah kebijakan ke depan juga akan didiskusikan secara organisasi.
"Langkah langkah yang terkait dengan kebijakan organisasi harus mendapatkan 'green light' (lampu hijau). Itu belum, jadi perlu konfirmasi dan klarifikasi," ujar Khofifah di sela acara 'Gathering Alumni Unair' di Jakarta, Ahad (6/8/2023).
Ikuti Whatsapp Channel Republika
