Jumat 10 Nov 2023 00:55 WIB

Din Syamsuddin Dukung Anies, PP Muhammadiyah: Itu Hak Politiknya...

Muhammadiyah menitipkan suara kepada Ganjar-Mahfud apabila terpilih.

Rep: Nawir Arsyad Akbar/ Red: Agus Yulianto
Ketua Umum PP Muhammadiyah, Haedar Nashir (kanan) dan Sekertaris Umum PP Muhammadiyah Abdul Muti (kiri) mendampingi Menteri Pertahanan Prabowo Subianto usai pertemuan di Kampus 4 Universitas Ahmad Dahlan, Yogyakarta, Jumat (14/7/2023). Pada pertemuan ini Prabowo dan Haedar Nashir membahas terkait solusi permasalahan bangsa serta melihat peluang kerjasama pengembangan alutsista. Usai pertemuan Menhan mengunjungi Laboratorium Nuklir milik UAD sebagai tempat penelitian rudal.
Foto: Republika/Wihdan Hidayat
Ketua Umum PP Muhammadiyah, Haedar Nashir (kanan) dan Sekertaris Umum PP Muhammadiyah Abdul Muti (kiri) mendampingi Menteri Pertahanan Prabowo Subianto usai pertemuan di Kampus 4 Universitas Ahmad Dahlan, Yogyakarta, Jumat (14/7/2023). Pada pertemuan ini Prabowo dan Haedar Nashir membahas terkait solusi permasalahan bangsa serta melihat peluang kerjasama pengembangan alutsista. Usai pertemuan Menhan mengunjungi Laboratorium Nuklir milik UAD sebagai tempat penelitian rudal.

REPUBLIKA.CO.ID, JAKARTA -- Sekretaris Umum Pimpinan Pusat (PP) Muhammadiyah, Abdul Mu'ti tidak mempermasalahkan dukungan mantan ketua umum PP Muhammadiyah Muhammad Sirajuddin Syamsuddin atau Din Syamsuddin kepada pasangan Anies Rasyid Baswedan-Abdul Muhaimin Iskandar. Menurutnya, itu merupakan hak politik dari Din Syamsuddin.

"Itu bagian dari hak politik Pak Din sebagai warga negara Indonesia dan kami tidak ada persoalan apapun dengan apapun yang beliau pilih dan lakukan," ujar Abdul Mu'ti di Media Center Tim Pemenangan Nasional (TPN) Ganjar-Mahfud, Jakarta, Kamis (9/11/2023).

Muhammadiyah sendiri memberikan kebebasan kepada pengurus dan anggotanya dalam pemilihan presiden (Pilpres) 2024. Pihaknya tak melarang untuk mendukung satu pasangan calon tertentu.

"Mereka memiliki afiliasi dan pilihan politik sesuai dengan hati nuraninya. Walaupun kalau misalnya seseorang menjadi pimpinan di perserikatan atau pimpinan di amal usaha mereka memang harus mematuhi apa yang menjadi ketentuan di Muhammadiyah," ujar Abdul Mu'ti.

 

PP Muhammadiyah sendiri sudah menerbitkan aturan internal bagi seluruh pengurusnya. Jika ada pengurus yang bergabung dengan tim pemenangan pasangan calon tertentu, sosok tersebut harus menonaktifkan status kepengurusannya.

"Tapi nanti setelah semua perhelatan selesai, 'saya menjadi caleg terpilih atau tidak terpilih', kalau tidak terpilih jelas mbalek lagi. Tapi yang terpilih ya kita nggak tahu, tapi balik lagi itu boleh," ujar Abdul Mu'ti.

Adapun kedatangannya ke TPN Ganjar-Mahfud dalam rangka menyerahkan undangan kepada pasangan tersebut untuk menghadiri dialog publik yang diinisiasi PP Muhammadiyah. Acara tersebut akan digelar pada 23 November mendatang.

"Ganjar-Mahfud bisa memaparkan visi-misi dan berdialog langsung dengan peserta dialog yang hadir. Tujuannya untuk mendapatkan pencerahan dan informasi terkait program 5 tahun ke depan yang akan dijalankan pasangan capres-cawapres Ganjar-Mahfud," ujar Abdul Mu'ti.

Dalam dialog publik tersebut, Muhammadiyah juga akan melakukan telaah kritis terhadap program-program yang ditawarkan oleh Ganjar-Mahfud. Termasuk menitipkan suara pihaknya kepada pasangan tersebut.

"Kami juga menitipkan suara Muhammadiyah kepada Ganjar-Mahfud apabila terpilih menjadi Presiden dan Wakil Presiden Republik Indonesia," ujar Abdul Mu'ti.

 

BACA JUGA: Ikuti News Analysis News Analysis Isu-Isu Terkini Perspektif Republika.co.id, Klik di Sini
Advertisement
Berita Lainnya
Advertisement
Advertisement
Advertisement