REPUBLIKA.CO.ID, BANDUNG -- Sebanyak 500 orang santri yang tergabung dalam Forum Santri Jawa Barat (FSJ) derklarasi “Moderasi Beragama sebagai Penguatan Kehidupan Kebhinekaan”, di Aula Ponpes Nurul Iman, Cibaduyut Wetan, Kec Bojongloa Kidul, Kota Bandung, Jawa Barat. Hadir dalam kegiatan tersebut dari Instansi pemerintah serta dari FKUB.
Menurut Ketua Forum Santri Jawa Barat (FSJ) pimpinan Moh Puad Syafi'i, MA, penguatan dan pengembangan moderasi beragama memiliki tujuan yang sangat penting. Yaitu, dalam rangka menjaga keutuhan berbangsa dan bernegara. Serta, untuk menciptakan kehidupan yang rukun diantara pemeluk agama atau keyakinan yang berbeda.
Puad mengatakan, eskalasi politik Indonesia tahun 2023 – 2024 menghadapi tantangan terbesar. Antara lain politik identitas, intoleransi, radikalisme, mis informasi dan hate speech yang muncul pada platform digital yang biasa digunakan oleh masyarakat.
"Mencermati situasi tersebut, para santri harus paham terkait pencegahan praktik politik identitas, propaganda intoleran, radikalisme kelompok beragama dan komodifikasi agama dalam Pemilu 2024," ujar Puad.
Oleh karena itu, Puad berharap, agar agama jangan dijadikan wilayah politik praktis sehingga tidak memicu terjadinya konflik. Sebab, agama dan hukum harus berjalan sesuai porsinya masing-masing, karena agama mempunyai prinsip adil. Sehingga, agama tidak boleh dijadikan isu politik.
"Sehingga apabila tidak mencampur agama dengan politik bisa menciptakan keharmonisasian sosial antar umat beragama, oleh karena itu perlu untuk menjaga Jawa Barat tetap damai menjelang pemilu 2024," paparnya.
Moh Puad Syafi'i mengatakan, dalam kehidupan sehari-hari dan berpolitik diutamakan asas jujur dan terbuka. Sehingga, bisa memberikan informasi yang benar agar berita dan informasi yang diterima tidak hoax dan tidak berkhianat terkait berpolitik.
"Kita semua harus menjaga kondusifitas Jawa Barat yang aman dan damai tanpa membedakan suku agama dan ras yang mana Jawa Barat milik kita bersama. Dalam kehidupan berbangsa dan bernegara termasuk pelaksanaan Pemilu nanti, saya berpesan tidak ada intimidasi sehingga pemilu bisa berjalan dengan baik aman dan lancar," paparnya.
Puad yang menjadi Ketua Panitia Penyelenggara sekaligus ketua Forum Santri Jawa Barat (FSJ) ini mengatakan, penguatan moderasi beragama sangat penting untuk terus dilakukan di Jawa Barat. Hal ini, sebagai langkah awal mencegah timbulnya konflik karena perbedaan agama ataupun suku menjelang Pemilu 2024 ini.
"Modal dasar dalam menjaga kondusifitas di Jawa Barat adalah kerukunan antar umat beragama. Para Santri siap bekerja sama dengan Aparat Pemerintahan dan aparat TNI-POLRI berusaha membangun kehidupan yang berkebinekaan mengingat Indonesia adalah negara yang beragam agam, budaya dan sosial," katanya.
Tujuan digelarnya kegiatan ini, kata dia, dalam rangka mensosialisasikan moderasi beragama kalangan santri di seluruh Provinsi Jawa Barat. Serta, dalam upaya mewujudkan pemahaman agama yang inklusif, toleran dan damai di tengah pluralitas bangsa serta memberikan pemahaman toleransi, kerukunan dan keberagaman dalam masyarakat yang beragam keyakinan agama termasuk menghindari penyalahgunaan isu-isu agama demi kepentingan politik selama Pemilu 2024 Berlangsung.
Berikut isi dari Deklarasi Moderasi Beragama di lingkungan Madrasah Provinsi Jawa Barat, yang dibacakan para santri:
1. Beriman dan bertakwa kepada Tuhan Yang Maha Esa, serta meneguhkan komitmen kebangsaan kepada Pancasila, UUD 1945, Bhineka Tunggal Ika, dan NKRI.
2. Menjunjung tinggi nilai keberagaman yang moderat dan sikap toleransi terhadap sesama umat beragama.
3. Menolak segala bentuk sikap intoleran, kekerasan, ekstremisme, dan radikalisme yang mengatasnamakan agama, serta cinta terhadap perdamaian dan keutuhan NKRI.
4. Menghormati dan menjaga setiap nilai - nilai budaya bangsa dan kearifan lokal, sebagai bagian identitas bersama guna mewujudkan Indonesia yang multikultural.
5. Berkomitmen untuk mempraktikkan moderasi beragama, saling menghormati, dan menerima keberagaman keyakinan dengan rasa hormat dan cinta.
Ikuti Whatsapp Channel Republika
