REPUBLIKA.CO.ID, BANDUNG -- Kementerian Agama mencanangkan 7 program prioritas, yakni penguatan moderasi beragama, transformasi digital, revitalisasi KUA, kemandirian pesantren, cyber Islamic university, religiosity index, dan tahun kerukunan umat beragama. Terkait hal ini Kanwil Kemenag Jabar terus menyosialisasikan dan mengimplementasikan ke-7 program tersebut.

Kepala Kantor Kemenag Jawa Barat Drs H Ajam Mustajam M.Si mengatakan, dalam penguatan moderasi beragama telah disepakati bersama menjadi salah satu arah kebijakan negara. Ini Dilakukan untuk untuk menciptakan tata kehidupan beragama dan bernegara yang harmonis,  rukun, damai, dan toleran.

 

‘’Salah satu penguatan di moderasi beragama adalah cara pandang seseorang dalam beragama secara moderat,’’ kata Ajam belum lama ini. Menjadi moderat, katanya, bukan berarti menjadi lemah dalam beragama, cenderung terbuka, dan mengarah kepada kebebasan.

 

Namun, moderasi beragama adalah sebuah jalan tengah dalam keberagaman agama di Indonesia. Menurut Ajam alasan moderasi agama masuk dalam tujuh program prioritas Kementerian Agama karena Indonesia merupakan negara majemuk yang berbeda suku budaya dan agama.

 

‘’Maka harus dibingkai dalam NKRI dengan program moderasi beragam, agar satu sama lain saling menghormati saling menghargai,’’ tuturnya. Ajam juga menambahkan, moderasi beragama merupakan sebuah ikhtiar agar diterima dan dilaksanakan oleh masyarakat. Bahkan sekarang tidak hanya di level dalam negeri tapi juga luar negeri.

 

Seperti yang sudah dilaksanakan Kemenag melalui Badan Penelitian dan Pengembangan, yakni konferensi moderasi beragama Asia Afrika Amerika latin di Kota Bandung, belum lama ini. Penguatan moderasi beragama telah disepakati  bersama menjadi salah satu arah  kebijakan negara.

 

‘’Maksudnya untuk menciptakan tata  kehidupan beragama dan bernegara yang harmonis, rukun, damai, dan toleran,’’ katanya. Di Jawa Barat, menurut Ajam, dengan penduduk terbesar di Indonesia yakni sekitar 50 juta, sudah memiliki 10 Desa Sadar Kerukunan, 303 Desa Rintisan, dan 11  Kampung Moderasi.

 

Ke-11 Desa Sadar Kerukunan di Provinsi Jawa Barat adalah:

 1.     Desa Pangalengan Kecamatan Pangalengan Kabupaten Bandung

 2.    Kelurahan Karang Mekar, Kecamatan Cimahi Tengah, Kota Cimahi

 3.    Desa Margahayu Kecamatan Margahayu, Kabupaten Bandung

 4.    Desa Lagadar Kecamatan Margaasih Kabupaten Bandung

 5.    Desa Kertajaya Kecamatan Margaasih Kabupaten Bandung

 6.    Desa Cisantana Kecamatan Cigugur Kabupaten Kuningan

 7.    Desa Kalaksanaan Kecamatan Cipatujah Kabupaten Tasikmalaya

 8.    Desa Pakemitan Kidul Kecamatan Ciawi Kabupaten Tasikmalaya

 9.    Desa Cipendawa Kecamatan Pacet Kabupaten Cianjur

 10. Desa Pabuaran Kecamatan Gunung Sindur Kabupaten Bogor

Selain itu, kata Ajam penguatan moderasi beragama juga dijadikan program pembelajaran untuk lingkungan Pendidikan Agama dan  Keagamaan, seperti di madrasah, pondok pesantren, dan guru  agama.

Transformasi Digital dan Kemandirian Pesantren

Dalam transformasi digital, Kemenag telah mengeluarkan Super Apps PUSAKA Mobile yang dapat didownload di Playstore  (Android) dan App Store (Iphone).

‘’PUSAKA Mobile ini merupakan wujud pelayanan kepada  masyarakat yang semakin dekat karena dapat diakses dimana saja,’’ ujar Ajam. Selain itu, dalam transformasi digital ini juga Kemenag sudah memiliki aplikasi EMIS untuk pendataan pendidikan agama dan keagamaan. Lalu, ada juga aplikasi SIAGA yakni sistem informasi dan administrasi guru agama.

Kemudian, lanjutnya Si Trendy, yaitu Sistem Informasi Pesantren dan Diniyah. Aplikasi  yang dibuat hasil kerja sama Pemerintah Provinsi Jawa Barat  dengan Kantor Wilayah Kementerian Agama Provinsi Jawa  Barat, yang bertujuan agar tercipta satu data keagamaan di  Provinsi Jawa Barat.

Kata Ajam, Direktorat Jenderal Pendidikan Islam Kemenag RI  juga menginisiasi Program Inkubasi Bisnis Pesantren. Di Jabar, dari tahun 2021–2023 ada 418 pesantren yang mendapatkan bantuan inkubasi bisnis.

Program Kemandirian Pesantren juga menjadi  Program sinergi Pemerintah Provinsi Jawa Barat dan Kementerian Agama Provinsi Jawa  Barat melalui program One Pesantren One Product  (OPOP). ‘’Di Jabar sudah ada sekitar 5.000 pesantren yang  mengikuti Program OPOP,’’ tegasnya.

Revitalisasi KUA

Program prioritas lainnya adalah revitalisasi KUA. Di KUA yang sudah direvitasliasi memiliki 11 layanan. Yakni:

1.     Pelaksanaan pelayanan, pengawasan, pencatatan dan  pelaporan nikah rujuk.

2.     Penyusunan statistik layanan dan bimbingan masyarakat  Islam.

3.     Pengelolaan dokumentasi dan sistem informasi  manajemen KUA Kecamatan.

4.     Pelayanan bimbingan keluarga sakinah.  

5.     Pelayanan bimbingan kemasjidan.

6.     Pelayanan bimbingan hisab rukyat dan pembinaan syariah.  

7.     Pelayanan bimbingan dan penerangan Agama Islam.

8.     Pelayanan bimbingan zakat dan wakaf.

9.     Pelaksanaan ketatausahaan dan kerumahtanggaan KUA  Kecamatan.

10.Layanan bimbingan manasik haji bagi jamaah haji reguler  

11.Layanan Sertifikasi Halal

Menurut Ajam, di Jabar ada 104 KUA Revitalisasi sejak 2021 sampai dengan 2023. Pada tahun 2023 ada sembilan KUA Revitalisasi di Jabar. Yaitu, KUA Panumbangan Kabupaten Ciamis, KUA Terisi  Kabupaten Indramayu, KUA Plumbon Kabupaten Cirebon, KUA Harjamukti Kota Cirebon, KUA Wanayasa Kabupaten Purwakarta, KUA Ciawi Kabupaten Bogor, KUA Bogor Tengah Kota Bogor, KUA Garut, dan KUA Cipicung Kabupaten Kuningan.

Untuk menunjang revitalisasi KUA, khususnya dalam sarana dan prasarana, Kemenag mengalokasikan pembangunan kantor KUA dari proyek surat berharga syariah negara (SBSN). Sejak tahun 2016 hingga tahun 2022, ada 73 pembangunan KUA yang dibiayai dari proyek SBSN.

Baik KUA yang direvitalisasi atau yang didanai oleh SBSN dari sisi sarana dan prasarana cukup megah. Selain ada aula bale nikah, front office, ruang konsultasi, ruang penyuluh, ruang arsip, dan ruang penunjang lainnya.  Bahkan ada ruang pamer untuk menjajakan hasil UMKM warga sekitar.

Tidak hanya itu, para petugas KUA-nya sudah dibekali dengan pelatihan dan bimbingan teknis pelayanan prima. ‘’Dengan semua Strategi Revitalisasi KUA ini, InsyaAllah dapat terwujud KUA sebagai pusat layanan keagamaan yang prima, kredibel, dan moderat,’’ ujar Ajam.

Religiosity Index

Disebutkan Ajam, tujuan Religiosity Index atau pengukuran Indeks Kerukunan Umat Beragama (IKUB), yakni untuk mengukur kinerja seluruh unit teknis di Kementerian Agama terkait capaian outcome kerukunan berdasarkan Indikator Kinerja Utama (IKU) atau key performance indicator (KPI).

Religiosity Index akan menjadi alat pemetaan, pengukuran potensi, prediksi, dan deteksi dini. Sesuai PBM no. 8 tahun 2006, pengukuran sikap umat beragama di Indonesia terdiri dari toleransi antar umat beragama, kesetaraan antar umat beragama, dan kerja  sama antar umat beragama.

‘’Dalam setiap tahunnya, indeks kerukunan umat beragama di Jabar terus mengalami kenaikan,’’ jelas Ajam. Pada tahun 2017 68,52 poin, tahun 2018 65,69 poin, tahun 2019 (68,51 poin), tahun 2021 (70,52 poin), dan tahun 2022 (72,21 poin).

Tahun Toleransi Beragama

Di tahun 2022 Kemenag mencanangkan Tahun Kerukunan. Di Jabar, Kanwil Kemenag Jabar sudah melaksanakan program ini. Indikator perilaku yang mencerminkan tertanamnya Moderasi Beragama di masyarakat. Di antaranya komitmen kebangsaan yang tertuang dalam sikap Cinta Tanah Air, menjadi pondasi penting dalam diri warga negara Indonesia.

Kedua, sikap toleransi sebagai penjabaran nilai-nilai Unity in Diversity (Bhinneka Tunggal Ika). Ketiga, anti kekerasan, sikap yang mengedepankan human right (Hak Asasi Manusia). Keempat, akomodatif terhadap kearifan lokal, dimana local wisdom sebagai sebuah nilai luhur bangsa yang  telah hadir seiring dengan usia peradaban bangsa Indonesia. *adv*

Ikuti Whatsapp Channel Republika