REPUBLIKA.CO.ID, BANDUNG---Diskominfo Jawa Barat (Jabar) menyebutkan, telah terjadi penurunan berita hoaks. Hal tersebut terihat dari data yang ada. Yakni, pada 2023 laporan berita hoaks yang diterima pihaknya hanya 813 kasus. Angka ini cenderung menurun ketimbang 2022, yang mencapai 939 berita hoaks yang dilaporkan.
Namun, walaupun kecenderungan berita hoaks menurun, Jabar tengah mewaspadai perang siber sepanjang proses Pemilu 2024. Menurut Kepala Diskominfo Jabar Ika Mardiah, turunnya hoaks di tahapan Pemilu 2024 tidak lepas dari upaya pemerintah yang selalu memberi klarifikasi terhadap informasi tersebut.
Selain itu, menurut Ika, hal tersebut terjadi berkat naiknya pemahaman dan kepedulian masyarakat untuk mengklarifikasi informasi yang didapat. Serta dibarengi dengan literasi digital ke lembaga pendidikan dan masyarakat, sebagai upaya menangkal distribusi hoaks.
"Kini yang harus diwaspadai adalah, potensi saling serang di media sosial, dilakukan oknum untuk mendukung figur agar dapat memenangkan Pemilu 2024," ujar Ika kepada wartawan usai acara IKP Talks Digital Workshop Series di Aula Pascasarjnaa Unisba, Kamis (25/1/2024).
Ika berharap, melalui IKP Talkas Digital Workshop Series #1 bertajuk Perang Siber Media Sosial pada Pemilu Indonesia 2024, setidaknya dapat menekan ancaman tersebut demi memastikan penyelenggaraan pesta demokrasi lima tahunan ini berjalan aman, damai, lancar, dan transparan.
Apalagi, menurut dia, di Jabar ada tiga tantangan besar yang masih menjadi pekerjaan rumah, yakni politik identitas, misinformasi, dan ujaran kebencian. Di mana kerap dipakai untuk menghantam lawan politik di media sosial pada Pemilu 2024.
"Menghadapi upaya mendiskreditkan atau menyerang lawan, agar warga menjadi tenang menghadapi Pemilu. Tidak terpengaruh dengan yang terjadi di medsos," katanya.
Mengenai netralitas ASN, Ika mengatakan Pemprov Jabar dipastikan akan berpegang teguh terhadap aturan. Apalagi, Penjabat (Pj) Gubernur Bey Machmudin berkali-kali mengingatkan, agar ASN dapat menjaga marwahnya sebagai pelayan masyarakat.
"Makanya ada deklarasi Jabar Anteng, juga kegiatan dari Kemenkominfo untuk ASN agar netral. Jadi netralitas sudah pasti (dijaga). Pembekalan juga ada. Kalau ada kata yang kurang bagus, biasanya kami akan ingatkan," katanya.
Sementara itu, Dekan Fikom Unisba Atie Rachmiatie mengakui, saat ini telah terjadi perang siber. Maka dari itu, masyarakat harus mampu menyaring informasi yang diterima dari media sosial, agar tidak terpengaruh karena dapat membahayakan perhelatan Pemilu 2024. Begitu pula, para relawan maupun tim sukses yang juga harus diberikan edukasi, agar informasi yang diberikan tidak memecah belah dan berfokus pada visi dan misi serta gagasan.
"Jangan sampai kiprah mereka memenangkan calon, kemudian melanggar etika," katanya.
Mengenai persebaran hoaks politik di Pemilu 2024, Diskominfo Jabar mencatat di 2024 terjadi 150 hoaks politik dari total sebaran informasi 2.882. Dimana pembagiannya di media sosial, WhatsApp 11 persen, Facebook 42 persen, Tiktok 12 persen, Instagram 1 persen, Twitter 4 persen, Youtube 28 persen, Website 1 persen.
Ikuti Whatsapp Channel Republika
