REPUBLIKA.CO.ID, BANDUNG-- Kamar Dagang dan Industri (KADIN) Jawa Barat (Jabar) menolak keberadaan caretaker Kadin Jabar dan produk turunan dari organisasi tersebut. Mereka menegaskan dukungan kepada pengurus Kadin yang sah di kabupaten dan kota serta Jawa Barat.
"Kadin kabupaten dan kota se Jawa Barat sepakat menolak dan mengabaikan keberadaan caretaker serta seluruh produk turunan organisasi tersebut," ujar Ketua Kadin Jawa Barat Almer Faiq Rusydi melalui keterangan resmi yang diterima, Jumat (15/11/2024).
Kang Almer melanjutkan keputusan tersebut diambil sebagai komitmen menjaga integritas dan konsistensi dalam kepengurusan yang sah di seluruh Kadin. Mereka yang melakukan tindakan tercela atau merusak nama Kadin Kabar akan diberikan sanksi.
"Kadin kabupaten dan kota memberikan mandat kepada Kadin Jawa Barat untuk mengambil langkah tegas dengan memberikan sanksi kepada anggota atau pengurus yang dianggap melakukan tindakan tercela atau merusak citra organisasi," kata dia.
Almer melanjutkan surat keabsahan kepengurusan Kadin Jabar tahun 2024-2029 telah disampaikan kepada Forkopimda Jawa Barat. Surat tersebut menegaskan legalitas dan pengakuan kepengurusan yang sah dan kredibel.
Di samping itu, Kadin kabupaten dan kota se Jawa Barat mengharapkan adanya penguatan organisasi melalui program keanggotaan yang terstruktur dan terstandar. Program ini diharapkan mampu meningkatkan keterlibatan dan sinergi antar-anggota di berbagai daerah.
Selain itu, pentingnya pengakuan terhadap potensi daerah dan pengembangan Kadin di tingkat kabupaten dan kota sebagai bagian dari program Kadin Indonesia.
"Kadin kabupaten dan kota se-Jawa Barat berharap poin-poin di atas dapat menjadi acuan bagi Kadin Jawa Barat dalam memperjuangkan kepentingan daerah pada Rapimnas Kadin Indonesia mendatang," kata dia.
Sebelumnya terjadi dualisme Kadin Indonesia antara Ketua Kadin versi Munaslub Anindya Bakrie. Dengan Ketua Umum Kadin Arsjad Rasjid.
Ikuti Whatsapp Channel Republika