REPUBLIKA.CO.ID, BANDUNG--Dinas Pendidikan (Disdik) Kota Bandung mengungkapkan masih menunggu petunjuk teknis (juknis) dan petunjuk pelaksana (juklak) dari pemerintah pusat terkait program makan bergizi gratis. Selain itu, mereka telah menganggarkan Rp 29 miliar sebagai dana pendukung program Presiden Prabowo Subianto tersebut.
Plt Kepala Disdik Kota Bandung Tantan Santana mengaku masih menunggu petunjuk pemerintah pusat terkait program makan bergizi gratis. Namun begitu, kata Tantan, sejumlah pihak seperti Kodim, Polrestabes Bandung hingga himpunan pengusaha telah melakukan uji coba makan bergizi gratis sebagai masukan ke pemerintah pusat.
"Apakah anggaran diturunkan ke panglima TNI dalam bentuk dapur umum atau ke Badan Pangan Nasional atau ke Kemendikbud lalu berapa nilainya belum tahu," ujar Tantan.
Tantan mendapatkan informasi dari media bahwa Presiden Prabowo Subianto bakal menganggarkan makan bergizi gratis Rp 10 ribu. Namun begitu, ia mengaku belum mengetahui peran pemerintah daerah. "Di daerah itu Rp 10 ribu ada yang cukup ada yang tidak, di DKI saja untuk SMP Rp 20 ribu," katanya.
Selain itu, ia mengatakan belum mengetahui apakah program makan bergizi gratis akan diprioritaskan untuk siswa dengan kategori seperti apa. Dari hasil uji coba di lapangan, Tantan mengatakan rata-rata masalah yang muncul terkait menu. "Tidak semua siswa senang daging ayam dan atau sapi," kata dia.
Yang harus diperhatikan lainnya, kata dia, adalah makanan tidak mengandung alergi. Selain itu, belum diketahui apakah minuman makan bergizi gratis susu atau yang lain.
Termasuk makanan harus bersih mulai dari pengadaan bahan bebas dari pestisida, memenuhi syarat bersih, tempat pengolahan bahan dan memasaknya bersih termasuk alat yang digunakan.
Di samping itu, ia berharap sekolah tidak perlu dilibatkan dalam proses pengadaan makan bergizi gratis. Hal itu agar para guru fokus dalam mengajar.
Ikuti Whatsapp Channel Republika