REPUBLIKA.CO.ID, BANDUNG--Fraksi Partai Persatuan Pembangunan (PPP) DPRD Jawa Barat (Jabar) menyoroti banyak Badan Usaha Milik Daerah (BUMD) Jabar yang jalan di tempat alias tidak berkembang. Mereka meminta agar BUMD di Jawa Barat yang tidak produktif untuk dilakukan merger.
Anggota Fraksi PPP DPRD Jabar Muhammad Romli menilai BUMD di lingkungan Provinsi Jabar yang tidak produktif untuk dimerger dengan BUMD lainnya. Ia mencatat dari 94 BUMD yang ada hanya 88 BUMD yang melaporkan kegiatannya.
"Sejauh ini, BUMD masih jalan di tempat kalau perlu dimerger saja," ujar Romli saat refleksi akhir tahun di Gedung DPRD Jabar, Jumat (27/12/2024).
Ia mengatakan merger dilakukan agar anggaran dapat terserap dengan baik. Romli mengatakan Pemprov Jabar telah mengucurkan dana sekitar Rp 7 triliun untuk diinvestasikan kepada 13 BUMD. Namun, sejauh ini hanya Bank BJB yang dapat memberikan kontribusi pada pendapatan daerah.
Romli menilai optimalisasi BUMD menjadi pekerjaan rumah bagi Gubernur dan Wakil Gubernur Jabar terpilih ke depan. "Nanti ada gubernur baru, kalau yang tidak mampu ya dimerger saja,” kata Romli.
Sementara itu, Ketua Fraksi PPP Zaini Shofari mengatakan keberadaan BUMD harus membawa dampak signifikan bagi perekonomian masyarakat. Ia menilai jangan sampai menambah beban pembiayaan Pemprov Jawa Barat. "Pemerintah daerah provinsi harus melakukan kajian terhadap BUMD yang kurang sehat dan tidak produktif agar di merger," kata dia.
Zaini mencontohkan salah satu BUMD yang disorot PT Bandar Udara Internasional Jawa Barat yang mengelola Bandara Kertajati, Majalengka. Ia menilai seharusnya dikerjasamakan dengan Angkasa Pura agar tidak menjadi beban.
Ia pun merekomendasikan agar dibentuk holding BUMD untuk meningkatkan pendapatan dan mengurangi beban pembiayaan.
Ikuti Whatsapp Channel Republika