BANDUNG — Ketua DPRD Jabar, Buky Wibawa Karya Guna menegaskan penurunan foto Wakil Presiden RI Gibran Rakabuming Raka di ruang Badan Anggaran (Banggar) DPRD Jabar bukan merupakan kebijakan ataupun keputusan resmi lembaga legislatif tersebut.
Penegasan itu disampaikan Buky di Gedung DPRD Jabar, Jumat (13/11/2026) menyusul polemik penurunan foto Wakil Presiden yang terjadi sehari sebelumnya, Kamis (12/11/2026).
Buky menjelaskan peristiwa tersebut berlangsung setelah DPRD Jabar menerima aspirasi dari kelompok Masyarakat Sipil Jawa Barat. Dalam kesempatan itu, foto Gibran diturunkan secara spontan oleh perwakilan kelompok penyampai aspirasi.
Dia menegaskan, tindakan tersebut tidak berkaitan dengan kebijakan DPRD Jabar dalam merespons aspirasi masyarakat. Karena itu, peristiwa tersebut tidak dapat dimaknai sebagai keputusan resmi lembaga.
Menurut Buky, DPRD Jabar tetap menghormati hak masyarakat untuk menyampaikan pendapat, kritik, maupun aspirasi. Namun, setiap peristiwa perlu dipahami secara utuh agar tidak menimbulkan persepsi keliru mengenai sikap kelembagaan DPRD.
Terkait pemasangan foto Presiden dan Wakil Presiden RI, Buky mengatakan DPRD Jabar berpedoman pada ketentuan peraturan perundang-undangan. Salah satunya Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2009 tentang Bendera, Bahasa, dan Lambang Negara serta Lagu Kebangsaan, khususnya Pasal 55 yang mengatur pemasangan foto Presiden dan Wakil Presiden.
Dia menambahkan, DPRD Jabar hingga kini masih menunggu perkembangan serta kejelasan dari pemerintah pusat terkait persoalan tersebut.
Karena itu, Buky meminta masyarakat tidak serta-merta menghubungkan tindakan penurunan foto tersebut dengan kebijakan resmi DPRD Jabar tanpa didukung informasi dan fakta yang dapat dipertanggungjawabkan.
"Setiap informasi yang mengatasnamakan lembaga perlu dipastikan kebenarannya agar tidak menimbulkan kesalahpahaman di tengah masyarakat," tegasnya.
Di sisi lain, Buky memastikan DPRD Jabar tetap membuka ruang bagi masyarakat untuk menyampaikan aspirasi. Lembaga legislatif tersebut berkomitmen menjaga prinsip demokrasi dalam menjalankan fungsi dan tugasnya.
Dia juga mengajak seluruh elemen masyarakat menyikapi polemik tersebut secara proporsional dengan mengedepankan komunikasi dan dialog. Menurutnya, perbedaan pandangan perlu diselesaikan melalui mekanisme demokrasi tanpa mengganggu suasana kondusif.
Melalui klarifikasi tersebut, DPRD Jabar berharap polemik penurunan foto Wakil Presiden tidak berkembang menjadi kesimpangsiuran informasi di tengah masyarakat.
"DPRD Jabar tetap menjalankan fungsi legislasi, anggaran, dan pengawasan secara bertanggung jawab dengan menempatkan kepentingan masyarakat Jawa Barat sebagai prioritas," pungkas Buky.
Ikuti Whatsapp Channel Republika