REPUBLIKA.CO.ID, BANDUNG--Dedi Mulyadi bersama Erwan Setiawan resmi ditetapkan KPU Jawa Barat (Jabar) sebagai Gubernur dan Wakil Gubernur Jawa Barat terpilih, Kamis (9/1/2025). Mereka pun berterimakasih kepada KPU Jabar, TNI Polri serta pemerintah daerah yang melaksanakan pemilihan Gubernur Jabar dengan aman, lancar dan tertib.
Termasuk kepada pasangan calon nomor urut 1, 2 dan 3 yang memberikan dukungan dan dewasa terbukti dengan tidak adanya gugatan sengketa ke Mahkamah Konstitusi (MK). Selanjutnya, ia mengaku ingin melaksanakan tugas dengan cepat.
"Kita ingin segera melaksanakan tugas-tugas ini dengan cepat karena saya biasa bekerja dengan cepat sehingga seluruh kecepatan itu kan tergantung pada penetapan kapan dilakukan pelantikan," ujar Dedi di Bandung, Kamis (9/1/2025).
Dedi melanjutkan masih akan menunggu waktu pelantikan apakah akan dipisah antara yang bersengketa di MK atau menunggu seluruh gugatan selesai. Ia mengaku menyerahkan sepenuhnya kepada pemerintah.
Di sela-sela menunggu pelantikan, ia menegaskan tetap akan melakukan tugas kemanusiaan. Termasuk ingin menyukseskan program ketahanan pangan dan program makanan bergizi gratis. "Selanjutnya juga ingin mendorong menyelesaikan berbagai problem infrastruktur di Jawa Barat termasuk ingin segera secara bersama-sama menyelesaikan dampak dari bencana yang ada di Sukabumi dan Cianjur," kata dia.
Dedi mengatakan permasalahan yang ingin diselesaikan mendesak di Bandung Raya yaitu menyangkut sampah. Hal itu disebabkan kondisi tempat pembuangan akhir sampah (TPA) Sarimukti Bandung Barat yang sudah overload sampah.
Ia pun merasa prihatin melihat tumpukan sampah di sejumlah ruas jalan di Kota Bandung yang dilintasinya saat menuju ke acara penetapan Gubernur Jabar dan Wakil Gubernur Jawa Barat. Ia menilai hal itu disebabkan keterlambatan pengangkutan.
"Saya tadi begitu jalan kesini, (Grand Mercure) saya prihatin ya tumpukan-tumpukan sampah jam 08.00 WIB itu masih numpuk di pinggir jalan dengan jumlah yang sangat besar. Ini kan pertama pasti ada keterlambatan pengangkutan," kata dia.
Dedi menyebut apabila terjadi keterlambatan pengangkutan maka jumlah armada dan petugas harus ditambah. Ia menegaskan tidak boleh ada pembiaran.
Ikuti Whatsapp Channel Republika