Sabtu 22 Feb 2025 13:34 WIB

Sapa Warga Jabar, Dedi Mulyadi Singgung Samsat dan Larangan Study Tour

Dedi Mulyadi dan Dadang Supriatna menyapa warga Jabar dan Kab Bandung saat retreat.

Bupati Bandung Dadang Supriatna (kiri), dan Gubernur Jabar Dedi Mulyadi (Kanan)
Foto: istimewa
Bupati Bandung Dadang Supriatna (kiri), dan Gubernur Jabar Dedi Mulyadi (Kanan)

REPUBLIKA.CO.ID, MAGELANG - Gubenur Jabar Dedi Mulyadi dan Bupati Bandung Dadang Supriatna menyapa warga Jawa Barat dan Kabupaten Bandung melalui video saat hari kedua pelaksanaan retreat bagi para kepala daerah. Dalam video yang beredar, Dedi menyinggung soal pelayanan Samsat dan larangan study tour.

"Wilujeng enjing, selamat pagi orang Jawa Barat, orang Kabupaten Bandung. Bupati bareng saya disini di Magelang. Pagi ini pagi yang kedua mengikuti retreat di Magelang," kata Dedi Mulyadi didampingi Kang Dadang Supriatna melalui rekaman videonya yang beredar di media sosial, Sabtu (22/2/2025) pagi.

Gubernur Dedi Mulyadi menyampaikan bahwa sebelum ke Magelang, dia mengunjungi Samsat Kota Bandung di Jalan Padjadjaran Kota Bandung. Dedi  melihat ada dua hal yang perlu diperbaiki dalam pelayanan Samsat.

Pertama, aplikasinya harus diperbaiki, terutama fitur Sapa Warga, sebab kurang responsif. Saat memasukkan NIK e-KTP, sering kali data tidak muncul selama berhari-hari, sehingga proses pembayaran pajak tertunda atau bahkan batal.

Menurut dia, hal bisa merugikan masyarakat. Dia minta Samsat Kota Bandung memperkuat server harus diperkuat agar lebih cepat dan stabil. Jangan sampai kalah dengan aplikasi seperti Gojek.

"Nah yang kedua, bayar pajak harus diciptain harian. Nah kalau bayar (pajak) mobil Rp 7 juta berat, Rp 10 juta berat Rp 3 juta berat. Nah kalau dicicil sedikit-sedikit baru (meringankan wajib pajak)," katanya. 

Dedi Mulyadi juga menegaskan tentang larangan study tour. Dia mengatakan bahwa kewenangan atas lembaga pendidikan seperti SD, SMP, dan TK berada di tangan Bupati. Dedi Mulyadi juga menyoroti pelaksanaan wisuda untuk anak TK dan SD, yang menurutnya justru membebani orang tua dengan biaya tinggi.

"Sekarang study tour kita enggak boleh dong. Pergi jauh-jauh mungut biaya yang tinggi. Nah sekarang ada keluhan, TK wisuda, SD wisuda, kegiatan-kegiatan yang tidak ada relevansinya dengan pendidikan. Minta katanya dihapus. Pak Bupati berani enggak," kata Kang Dedi Mulyadi. 

Dia meminta komitmen Dadang untuk terus mengawal kebijakan larangan study tour tersebut. "Berkomitmen ya, Pak Bupati? Mantap. Istimewa!" ujarnya.

 

Advertisement
Berita Lainnya
Advertisement
Advertisement
Advertisement