REPUBLIKA.CO.ID, BANDUNG -- Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) Provinsi Jawa Barat memberikan apresiasi kepada Pemerintah Provinsi (Pemprov) Jabar atas keberhasilannya kembali meraih opini Wajar Tanpa Pengecualian (WTP) dari Badan Pemeriksa Keuangan (BPK) atas Laporan Keuangan Tahun 2024.
Apresiasi tersebut disampaikan langsung oleh Ketua DPRD Jabar, Buky Wibawa Karya Guna, dalam Rapat Paripurna di Gedung DPRD Jabar, Senin (25/5/2025). Buky menyebut pencapaian ini merupakan bukti komitmen kuat Pemprov Jabar dalam mewujudkan tata kelola keuangan daerah yang transparan dan akuntabel.
“Pencapaian ini merupakan hasil dari kerja keras dan sinergi seluruh jajaran pemerintahan. Kami mengapresiasi dedikasi tersebut,” ujar Buky.
Anggota V BPK, H Bobby Adhityo Rizaldi, menyatakan opini WTP ini merupakan yang ke-14 kalinya secara berturut-turut diraih oleh Pemprov Jabar.
Meski demikian, ia menekankan masih terdapat enam catatan penting yang perlu segera ditindaklanjuti, termasuk terkait pengelolaan aset, penyertaan modal, dan belanja modal.
BPK juga menyoroti penetapan Pajak Kendaraan Bermotor (PKB) dan Bea Balik Nama Kendaraan Bermotor (BBNKB) yang belum sepenuhnya sesuai ketentuan. “Kami berharap seluruh temuan ini dapat segera ditindaklanjuti,” kata Bobby.
Buky berharap prestasi ini menjadi motivasi bagi Pemprov Jabar untuk terus memperbaiki diri dan meningkatkan kualitas pelayanan publik. “Semoga ini juga menjadi inspirasi bagi daerah lain dalam mengelola keuangan daerah secara bertanggung jawab,” ucapnya
Ikuti Whatsapp Channel Republika