REPUBLIKA.CO.ID, BANDUNG--Ketimpangan warga berpengeluaran tinggi dan rendah atau gini ratio di wilayah Provinsi Jawa Barat hingga tahun 2024 tergolong masih tinggi. Beberapa faktor penyebab di antaranya masyarakat Jawa Barat yang heterogen termasuk kondisi wilayah atau geografis.
Kepala BPS Jawa Barat Darwis Sitorus mengatakan, gini ratio yaitu ketimpangan pengeluaran penduduk antara penduduk dengan pengeluaran paling rendah dibandingkan penduduk pengeluaran paling tinggi. Tercatat pada September tahun 2024 gini ratio di Jawa Barat 0,248 persen.
"Pada September tahun 2024 di angka 0,248 kategori ini masih sedang tetapi memang angka ini masih di atas rata-rata nasional," ujar Darwis saat ditemui, Jumat (13/6/2025).
Menurut Darwis, penyebab ketimpangan tersebut terjadi karena penduduk Jawa Barat heterogen dengan jumlah penduduk yang mencapai 50,7 juta jiwa. Selain itu, secara geografis terdapat wilayah di Jabar menjadi penopang ibukota Jakarta seperti Bekasi, Bogor, Kabupaten Bogor.
Darwis menjelaskan, di daerah penyangga tersebut aktivitas ekonomi meningkat pesat dan memiliki gedung-gedung tinggi serta perusahaan besar. Bahkan, pengeluaran penduduk di Bekasi dan Karawang lebih tinggi dibandingkan dengan Kota Bandung yang menunjukkan pergerakan luar biasa di wilayah Jabar.
"Itu terkait kepada, pasti ada penduduk di kawasan ini dimana kita sebut penduduk dengan pengeluaran tinggi dong. Itu yang membuat angka gini ratio tinggi," kata dia.
Menurutnya, jangankan di Bandung di wilayah bantaran kali Bekasi banyak masyarakat yang tinggal di pinggiran dengan pengeluaran yang rendah serta sulit memenuhi konsumsi. Darwis menyebut besar kemungkinan masyarakat tersebut berada di bawah garis kemiskinan.
"Kita menyasar kelompok pengeluaran tinggi sampai rendah itu terekam dimana tadi kita sepakat bahwa pengeluaran dari terendah ke tertinggi mengakibatkan lebarnya gini ratio untuk Jabar," kata dia.
Ia menambahkan jumlah penduduk miskin di Jawa Barat hingga September tahun 2024 mencapai 3,67 juta jiwa. Sedangkan jumlah penduduk miskin pada Maret tahun 2025 masih dalam tahap pengolahan data dan akan diumumkan Juli mendatang.
Ikuti Whatsapp Channel Republika