REPUBLIKA.CO.ID, BANDUNG--Sekolah-sekolah swasta di Jabar tidak lagi mempunyai alasan untuk menahan ijazah para siswanya yang menunggak pembayaran iuran sekolah. Karena, Pemerintah Provinsi Jawa Barat (Pemprov Jabar) akan menggelontorkan anggaran sebesar Rp 600 miliar untuk sekolah-sekolah swasta di Jabar melalui program Bantuan Pendidikan Menengah Universal (BPMU).

Seperti diketahui, Gubernur Jawa Barat Dedi Mulyadi di awal kepemimpinannya pernah meminta agar sekolah-sekolah di Jabar untuk tidak menahan ijazah para siswanya. Karena, Pemerintah Provinsi telah menyediakan anggaran dalam program BPMU.

"Dulu saya sudah menyampaikan tentang agar sekolah swasta itu menyerahkan ijazah kepada para penunggak iuran sekolah. Dan saya sudah mendapat informasi tadi malam, hampir 600 miliar pemerintah Provinsi Jawa Barat sudah menurunkan anggaran untuk sekolah-sekolah swasta melalui program BPMU," ujar Dedi Mulyadi, Sabtu (5/7/2025).

Dedi Mulyadi mengatakan, berdasarkan data utang masyarakat terhadap ijazah yang masih ditahan di sekolah swasta itu mencapai Rp1,2 triliun. Dengan turunnya anggaran tersebut, maka sudah dipastikan setengah permasalahan mengenai penahanan ijazah sudah diselesaikan.

"Sehingga mungkin kalau berdasar hitungan utang masyarakat terhadap ijazah yang masih ditahan itu Rp1,2 triliun. Iurannya yang belum dibayar beberapa tahun yang lalu, sebesar 1,2 triliun. Kalau 600 miliar sudah diturunkan uangnya, berarti setengahnya sudah terbayar," katanya.

Menurutnya, langkah penyaluran anggaran melalui program BPMU ini adalah komitmen Pemerintah Provinsi Jawa Barat, untuk menyelesaikan berbagai problem pendidikan yang ada di Jawa Barat.

"Sekolah-sekolah yang menerima dana BPMU memiliki janji atau komitmen untuk tidak menahan ijazah. Saya ucapkan terima kasih pada semuanya. Saya ucapkan juga terima kasih pada seluruh warga yang membayar pajak pada pemerintah dan pajak-pajak yang dibayarkan insya Allah akan bermanfaat bagi kepentingan masyarakat," katanya.

Ikuti Whatsapp Channel Republika