REPUBLIKA.CO.ID, BANDUNG--Badan Perencanaan Pembangunan Daerah (Bappeda) Jawa Barat mengungkapkan puluhan badan usaha milik daerah (BUMD) masih terjerat utang operasional di masa lampau. Oleh karena itu, keberadaannya belum dapat memberikan untung atau deviden kepada Pemprov Jabar.

Kepala Bappeda Jawa Barat Dedi Mulyadi mengatakan, telah melakukan evaluasi terhadap kinerja BUMD selama lima tahun terakhir. Ia menyebut mayoritas BUMD Pemprov Jabar bergerak di sektor lembaga keuangan mikro atau BPR sedangkan sebanyak 11 hingga 13 BUMD besar bergerak di bidang lainnya.

Hasil dari evaluasi, kata dia, hanya dua BUMD yang mendapatkan kinerja positif dan memberikan kontribusi besar yaitu Bank BJB dan Migas Utama Jabar. BJB, Dedi mengatakan rata-rata per tahun memberikan deviden Rp 300 hingga Rp 320 miliar.

Sedangkan Migas Utama Jabar di angka Rp 20 hingga Rp 30 miliar per tahun. Untuk BUMD lainnya belum memberikan kontribusi positif terhadap Pemprov Jabar. "Selebihnya itu cenderung kesulitan dalam menghasilkan deviden karena mereka terbatas dengan masalah utang yang dibayar dalam operasional," ujar Dedi, Selasa (26/8/2025).

Meski BJB dan Migas Utama Jabar menunjukkan kinerja positif, ia menyebut keduanya tersandung masalah seperti BJB terjerat masalah kasus iklan, penggelapan hingga kasus Sritek. Ia menyebut kinerja positif belum tentu tidak terdapat masalah. "90 persen deviden BUMD Jabar (dari BJB dan Migas)," kata dia.

Selain itu, kata dia, kinerja BJB dan Migas Utama Jabar mengalami penurunan tiap tahun sejak tahun 2023. Sedangkan yang paling besar berada di tahun 2022. "Dalam tiga tahun terakhir keuntungan semakin menurun. Keuntungan bersih sampai sekarang yang paling besar tahun 2022 kinerja bagus kemudian jatuh dari Rp 410 miliar ke Rp 320 miliar," katanya.

Termasuk Migas Utama Jabar, kinerja positifnya tercatat yang terbaik tahun 2022 sebesar Rp 50 miliar. Namun, jika dibandingkan dengan penyertaan modal yang diberikan tiap tahun sebesar Rp 150 miliar hingga Rp 200 miliar deviden yang didapat hanya 10 persen.

Ia menyebut Migas Utama Jabar pun tersandung masalah mulai dari penanaman modal anak perusahaan yang tidak tepat serta utang lainnya. Sebelumnya, BUMD Jabar PT Jasa Sarana terjerat kasus dugaan korupsi dan dua orang ditetapkan tersangka oleh Kejaksaan Negeri Sumedang.

Ikuti Whatsapp Channel Republika