REPUBLIKA.CO.ID, BANDUNG -- Anggota Komisi V DPRD Jawa Barat, Andhika Surya Gumilar menyoroti persoalan akses kesehatan bagi masyarakat miskin yang dinilai masih banyak menemui hambatan di lapangan.

Dirinya menegaskan, peristiwa meninggalnya seorang balita akibat infeksi cacing di Sukabumi Jawa Barat harus menjadi cambuk bagi pemerintah agar tidak terulang kembali. Menurutnya, kesehatan adalah hak dasar warga negara yang harus dipenuhi tanpa terkecuali.

Andhika menilai pemerintah daerah, baik provinsi maupun kabupaten/kota, perlu memastikan fasilitas kesehatan benar-benar terbuka bagi masyarakat miskin, khususnya yang berada di wilayah pelosok.

“Kasus memilukan almarhum Raya, balita yang meninggal karena infeksi cacing sungguh memilukan. Ini penyakit yang sebenarnya bisa dicegah, tapi karena keterbatasan akses maka nyawa anak melayang. Jangan sampai ada lagi korban berikutnya,” kata Andhika kepada Republika, Selasa (26/8/2025).

Ia meminta Dinas Kesehatan dan Dinas Sosial Jabar meningkatkan koordinasi dalam memberikan layanan bagi kelompok rentan. Program bantuan kesehatan, pemberian obat pencegah cacing, hingga pemantauan gizi balita harus lebih gencar dilakukan.

Andhika menekankan, aparat pemerintah di tingkat provinsi maupun kabupaten/kota jangan hanya menunggu laporan masyarakat. Sebaliknya, mereka harus proaktif mendatangi langsung warga miskin dan kelompok rentan yang membutuhkan layanan kesehatan.

“Jangan sampai ada kesan negara abai terhadap warganya yang lemah. Petugas kesehatan harus jemput bola, mendatangi masyarakat miskin yang kesulitan mengakses layanan,” tegasnya.

Andhika akan terus mendorong pemerintah agar program kesehatan preventif lebih diperkuat, terutama di bidang sanitasi, imunisasi, dan pencegahan penyakit menular. Edukasi kesehatan sederhana seperti menjaga kebersihan lingkungan, serta pola makan bergizi juga harus terus disosialisasikan.

“Pemerintah daerah tidak boleh okus pada pengobatan saja tetapi juga pencegahan. Jika masyarakat sehat sejak awal, biaya kesehatan bisa ditekan, dan anak-anak kita dapat tumbuh lebih baik,” ujarnya.

Andhika menambahkan, DPRD Jabar akan mengawal kebijakan agar akses layanan kesehatan tidak terkendala birokrasi, terutama bagi warga miskin yang kerap terhalang administrasi kependudukan.

“Kesulitan birokrasi harus dihapus. Bagi masyarakat miskin, yang utama adalah mereka mendapatkan hak atas kesehatan. Negara wajib hadir dengan nyata,” pungkasnya. 

Ikuti Whatsapp Channel Republika