REPUBLIKA.CO.ID, BANDUNG--Serapan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) Jawa Barat (Jabar) hingga 25 Agustus 2025, tercatat paling rendah dibandingkan provinsi besar lainnya di pulau Jawa. Berdasarkan data Kementerian Keuangan RI, realisasi belanja Jabar baru mencapai 46 persen, tertinggal oleh Jawa Tengah 57 persen, Jawa Timur 50 persen, dan DKI Jakarta 54 persen.

Menanggapi hal tersebut, Kepala Badan Perencanaan Pembangunan Daerah (Bappeda) Provinsi Jabar Dedi Mulyadi mengatakan, penyerapan APBD 2025 tidak seperti APBD 2024 yang mudah terserap. Karena, pada APBD 2024 banyak alokasi belanja hibah.

“Tahun kemarin penyerapan lebih tinggi, karena banyak belanja hibah, sehingga begitu proposal hibah masuk, kami langsung transfer ke yayasan,” ujar Dedi Mulyadi saat dihubungi oleh Republika, Selasa (26/8/25).

Menurut Dedi, pada APBD 2025 lebih banyak belanja modal. “Ada di tiga sektor yaitu Binamarga, Dinas Perhubungan lalu Dinas Pendidikan,” kata Dedi.

Dedi mengatakan, Pemprov Jabar sedang membangun beberapa unit sekolah baru, dan 700 ruang kelas baru. Sehingga, membutuhkan proses yang lebih prosedural.

Sementara itu, Anggota Komisi III DPRD Jabar Ineu Purwadewi Sundari menyayangkan rendahnya penyerapan APBD 2025. Ia mengatakan, seharusnya saat ini penyerapan APBD minimal sudah mencapai 2/3 dari plafon anggaran.

“Kalau ekonomi tidak tumbuh, dikhawatirkan akan berimplikasi terhadap kesejahteraan masyarakat. Realisasi APBD akan menstimulasi perekonomian,” katanya.

Menurutnya, jangan sampai terjadi tumpukan pada Silpa (sisa lebih perhitungan anggaran) di akhir tahun nanti.

Jika hal tersebut terjadi maka perencanaan yang dilakukan oleh pihak Pemprov Jabar tidak matang.

Ineu menjelaskan, realisasi pelaksanaan program pembangunan yang dilakukan Pemprov Jabar harus dievaluasi. Pihaknya berharap, Pemprov Jabar mampu mengakselerasi pembangunan agar segera berdampak pada pertumbuhan ekonomi masyarakat.

Ikuti Whatsapp Channel Republika