REPUBLIKA.CO.ID, BANDUNG -- Gubernur Dedi Mulyadi dalam pertemuan dengan Kepala Bappeda Jawa Barat, Ahad (31/8/2025), menegaskan bahwa gejolak publik tidak boleh dihadapi dengan sikap emosional atau represif, melainkan harus direspons dengan empati dan tindakan nyata.
Selain itu, KDM juga meminta pemprov mengalokasikan anggaran program sosial untuk memberikan jaminan sosial bagi pekerja informal, seperti ojol, petani, dan nelayan. Di Jawa Barat, ojol dan pekerja informal lainnya akan mendapat asuransi ketenagakerjaan.
Jaminan ini akan mencakup biaya pengobatan, santunan kematian, hingga beasiswa untuk anak-anak mereka. Rencananya per September ini program bisa berjalan.
Dalam tayangan video di instagramnya yang terbaru, KDM tengah berada bersama sejumlah pengemudi ojol dan juga pedagang rokok, pedagang kopi keliling. KDM lalu mengatakan bahwa pemprov akan mengusahakan asuransi untuk mereka semua, disambut dengan senyum dan tawa.
"Mereka ini terhitung mulai sekarang akan didata untuk dapat asuransi tenaga kerja, nanti kalau sakit karena kecelakaan kerja, pengobatan dijamin, kalau tidak bekerja diganti penghasilannya, kalau meninggal dapat Rp 140 juta, anaknya dapat beasiswa," kata KDM.
Ia menambahkan, program asuransi naker itu akan bekerjasama dengan seluruh bupati dan walikota di Jabar. "Mari lindungi rakyat ,agar rakyat merasakan kehadiran pemimpin," katanya.
KDM menyadari bahwa biaya perbaikan Gedung DPRD dan ganti rugi fasilitas yang terbakar mencapai angka yang fantastis. Ia khawatir biaya tersebut akan memotong anggaran untuk kebutuhan publik yang lebih penting, seperti belanja pendidikan, kesehatan, beasiswa, dan infrastruktur.
Dalam diskusinya, KDM meminta Kepala Bappeda Jabar, yang juga bernama Dedi Mulyadi, untuk mencari celah dalam anggaran yang bisa dialokasikan untuk menutupi biaya perbaikan dan ganti rugi. KDM mengusulkan agar dana-dana belanja yang tidak penting ditunda atau dialihkan.
Kepala Bappeda mengkonfirmasi bahwa masih ada anggaran belanja tak terduga sebesar Rp39 miliar yang bisa digunakan untuk bencana sosial seperti ini.
KDM kemudian menegaskan bahwa penggantian kerugian, seperti motor yang terbakar, tidak boleh membebani masyarakat. Ia mengatakan, “Uang APBD ini kita tidak cermat itu bisa jadi motong belanja kesehatan, motong belanja pendidikan, motong belanja infrastruktur untuk rakyat, motong beasiswa, motong jaminan untuk masyarakat yang sakit.” Ia juga mengusulkan agar gajinya dan biaya perjalanan dinasnya dialokasikan untuk membantu masyarakat.
Ikuti Whatsapp Channel Republika