REPUBLIKA.CO.ID,BANDUNG-- Polda Jawa Barat terus melakukan evaluasi dan pengawasan terhadap pelaksanaan makan bergizi gratis (MBG) di Jawa Barat. Termasuk menyangkut insiden keracunan massal diduga akibat MBG di sejumlah wilayah di Jawa Barat seperti di Bandung Barat, Sukabumi, Cianjur dan Sumedang.
Kabid Humas Polda Jawa Barat Kombes Pol Hendra Rochmawan mengatakan program MBG merupakan program pemerintah berdasarkan visi dan misi presiden. Bahkan presiden menyatakan bahwa program MBG ini masih sangat bermanfaat bagi masyarakat, utamanya bagi anak sekolah.
"Dalam prosesnya, kami dari pihak kepolisian turut membantu menjalankan program MBG ini. Peran kami adalah dalam hal pengawasan," ucap dia, Senin (29/9/2025).
Ia mengatakan Polda Jabar masuk dalam satuan tugas (satgas) pengawasan agar program MBG ini berjalan dengan baik. Hendra mengatakan proses yang dilakukan kepolisian bersifat penyelidikan (lidik) agar kesalahan serupa tidak terjadi dan terulang kembali di penyelenggara MBG lainnya, terutama karena program ini akan terus diperluas.
"Jadi, intinya kami masih dalam tahap evaluasi dan membantu untuk terus mengawasi proses penyiapan makanan dalam program MBG ini dengan lebih ketat lagi. Peran kami di sini adalah membantu," kata dia.
Dengan MBG, ia mengatakan presiden memiliki tujuan meningkatkan gizi, yang berdampak pada peningkatan kualitas generasi muda. Gizi yang baik diharapkan dapat mencetak pemuda-pemudi yang memiliki pemikiran yang baik dan tingkat pendidikan yang tinggi. Demikian harapannya.
"Program ini meniru program serupa di berbagai negara yang sudah berjalan. Namun, di negara kita, program ini sifatnya masih baru, sehingga memang perlu adanya asistensi terkait kesiapan dari berbagai penyelenggara," kata dia.
Ia menyebut program MBG ini dikelola oleh berbagai pihak, mulai dari pemerintah yang menugaskan para pengusaha, UMKM, usaha katering, hingga TNI dan Polri. Dari masing-masing penyelenggara, prosesnya sudah diatur dengan sangat ketat dan baik.
Akan tetapi, tentu saja dari pihak penyelenggara terkadang masih ada yang mengalami kesalahan dalam Standar Operasional Prosedur (SOP), utamanya dalam hal penyediaan bahan makanan, penyimpanan, dan sebagainya. "Hal ini tentu masih menjadi bagian dari tahap evaluasi program MBG ini," kata dia.
Ikuti Whatsapp Channel Republika