REPUBLIKA.CO.ID, BANDUNG-- Gubernur Jawa Barat (Jabar) Dedi Mulyadi bakal melakukan penghematan belanja usai dana transfer daerah turun sebesar Rp 2,7 triliun di tahun 2026 mendatang. Namun begitu, ia memastikan pembangunan infrastruktur di Jawa Barat tidak akan berubah dan tetap menjadi prioritas.
"Ini kan kita mencoba mengorkestrasi seluruh kabupaten kota di Jawa Barat agar tidak kehilangan spirit membangun karena kan ada alokasi dana transfer daerah yang untuk kabupaten kota itu mengalami penurunan sekitar Rp 2,7 triliun dan untuk provinsi Rp 2,458 triliun," ujar Dedi Mulyadi sesuai rapat koordinasi infrastruktur di Gedung Pakuan, Selasa (30/9/2025).
Apabila tidak segera diambil langkah strategi, kata Dedi, maka program pembangunan dapat berkurang. Dedi menyebut seluruh kepala daerah di Jabar menyepakati melakukan kinerja efektif. "Kalau yang kemarin pinggangnya dikencengin mungkin hari ini lehernya dikencengin sehingga tadi disepakati anggaran pembangunan tidak berubah," kata dia.
Ia menyebut penghematan atau penurunan anggaran bakal dilakukan di belanja barang, belanja perjalanan dinas, belanja makan dan minum. Selain itu, kebutuhan transportasi dan pengaturan jumlah pegawai yang masuk kerja dan sebagian work from anywhere. "Untuk apa, untuk menurunkan angka penggunaan listrik, untuk menurunkan angka penggunaan internet, untuk menurunkan angka penggunaan air. Bah ini adalah solusi-solusi yang akan dibangun untuk tetap kita berjalan kencang, berlari kencang," katanya.
Dedi menegaskan pembangunan tahun 2026 tetap berjalan. Namun, ia mengatakan sejumlah belanja akan dilakukan penghematan agar pembangunan tetap berjalan.
"Jadi 2026 kita tidak akan kehilangan kinerja, cuma kita kehilangan snack, kehilangan makan siang, kehilangan perjalanan dinas, kehilangan listrik di malam hari tidak boleh nyala, tidak boleh di luar, kemudian kehilangan jam di mana AC ditayangkan hari jam berapa, di TV ditayangkan hari jam berapa," kata dia.
Ia menyebut semua hal tersebut akan diatur dan diingatkan tentang penggunaan seluruh perangkat alat pemerintah di Pemprov Jawa Barat. Untuk bekerja dari mana saja, ia mengatakan masih melakukan kajian tersebut. "Nanti kita kaji dulu, nanti lagi kita hitung WFH-nya kapan, berapa pegawai yang harus bekerja di rumah untuk mengurangi beban anggaran," katanya.
Dengan penurunan dana transfer daerah, ia menyebut terdapat beberapa daerah yang kehilangan dana dari Rp 300 miliar hingga Rp 1 triliun dan terbilang besar. "Tapi kita tidak kehilangan semangat ya, uang boleh berkurang, tetapi semangat membangun dan kualitas pembangunan serta kuantitasnya tidak akan pernah berkurang," kata dia.
Ikuti Whatsapp Channel Republika