REPUBLIKA.CO.ID, CIMAHI -- Wali Kota Cimahi Ngatiyana mengungkap hasil pertemuannya dengan Pemprov Jawa Barat dengan Badan Gizi Nasional (BGN). Menurutnya, dalam pertemuan itu membahas kelanjutan program Makan Bergizi Gratis (MBG) yang menuai sorotan usai peristiwa keracunan massal di sejumlah daerah.
Ngatiyana mengatakan, hasil pertemuan itu akan disampaikan kepada seluruh Satuan Pelayanan Pemenuhan Gizi (SPPG). Rencananya seluruh mitra BGN yang memproduksi menu MBG di Kota Cimahi itu akan dikumpulkan pada Rabu (1/10/2025).
"Besok akan disampaikan soal pertemuan BGN terkait banyaknya kasus keracunan di berbagai daerah. Dievaluasi kembali soal proses pengelolaan pangannya melihat kejadian-kejadian yang seharusnya tidak terjadi," ujar Ngatiyana, Selasa (30/9/2025).
Terkait desakan untuk menghentikan sementara program MBG, kata dia, Pemkot Cimahi akan menunggu instruksi dari pemerintah pusat. Namun menurutnya program dari Presiden Prabowo Subianto ini harus dilanjutkan dengan catatan harus adanya langkah bersama untuk melakukan pencegahan kejadian keracunan seperti di daerah lain.
"Kalau di Cimahi Ahamdulillah aman, tidak ada SPPG yang mengalami keracunan jadi kami menunggu instruksi pemerintah pusat. Dan untuk ke depan program ini harus lebih baik lagi," kata Ngatiyana.
Selain itu, diakui SPPG yang sudah beroperasi di Kota Cimahi belum semua memiliki Sertifikat Laik Higienis dan Sanitasi (SLHS). Sehingga Ngatiyana mendorong semua SPPG melengkapinya, termasuk sertifikasi untuk juru masak atau chef seperti yang diintruksikan pemerintah pusat. "Belum semuanya memenuhi standarisasi, Belum semuanya juga dicek secara keseluruhan. Saat ini juga baru 22 SPPG di Kota Cimahi, belum lengkap semuanya," kata dia.
Wakil Wali Kota Cimahi Adhitia Yudisthira sebelumnya mengatakan, pemanggilan itu juga agar menguatkan koordinasi dan pengawasan oleh dinas terkait di Pemkot Cimahi yang beririsan dengan program tersebut. Sebab selama ini pengawasan program oleh daerah masih lemah. "Jalur koordinasi perlu di perkuat dengan dinas di pemkot yang beririsan sama MBG-nya. Misalnya Dinkes, Disdik, Dispangtan, pokoknya forkopimda. Termasuk nanti Polri dan Kejaksaan juga ya," kata Adhitia.
Ikuti Whatsapp Channel Republika