REPUBLIKA.CO.ID, KABUPATEN BANDUNG - Bupati Bandung Dadang Supriatna menerima kunjungan kerja Dirjen Prasarana Strategis Kementerian Sosial (Kemensos) RI. Kunjungan ini dalam rangka peninjauan lokasi Sekolah Rakyat di Stadion Si Jalak Harupat, Rabu (1/10/2025).
Kunjungan tersebut merupakan tindak lanjut dari kunjungan Wakil Ketua DPR RI, Cucun Ahmad Syamsurijal ke lokasi yang sama sebelumnya untuk melihat kegiatan Sekolah Rakyat di Kabupaten Bandung.
"Setelah pertemuan itu, saya langsung audiensi dengan Menteri Sosial dan juga menyampaikan surat susulan kepada Kementerian PUPR terkait lokasi serta alat berat. Hasil diskusi tadi, kita sepakat sama-sama mengawal pembangunan Sekolah Rakyat di wilayah Ciwidey," ujar Kang DS, sapaan akrab Bupati Bandung.
Kang DS menjelaskan, Pemkab Bandung telah menyiapkan lahan seluas 8 hektare di wilayah Ciwidey untuk pembangunan Sekolah Rakyat tersebut. Menurutnya, percepatan pembangunan penting dilakukan karena sekolah perintisnya saat ini telah berjalan dan telah menampung 150 siswa atau sekitar empat kelas.
Kang DS menargetkan pembangunan Sekolah Rakyat di Ciwidey tersebut dapat dimulai sebelum akhir tahun ini. Pembangunan diharapkan rampung pada bulan Juni 2026 mendatang.
"Kalau pembangunan tidak disiapkan tahun ini, maka pada tahun ajaran 2025/2026 jumlah siswa akan membludak. Karena itu saya minta Kadis PUTR dan satuan kerja terkait untuk segera mengawal percepatan pembangunan ini bersama dukungan Kementerian," kata Kang DS.
Orang nomor satu di Kabupaten Bandung itu menambahkan, ke depan ia berharap Kemensos dapat membangun minimal dua Sekolah Rakyat di Kabupaten Bandung. Selain di Ciwidey, Kang DS juga ingin membangun satu Sekolah Rakyat di kawasan Timur Kabupaten Bandung tepatnya di Kecamatan Nagreg.
"Saya berharap Kabupaten Bandung punya dua Sekolah Rakyat. Karena Kabupaten Bandung itu luas. Satu di Ciwidey, satu lagi nanti di Nagreg," ucap dia.
Sementara itu, Dirjen Prasarana Strategis Kementerian Sosial, Bisma Staniarto, menyampaikan kapasitas sekolah rakyat nantinya dapat menampung hingga 1.000 siswa.
"Setiap tahun akan direkrut siswa baru untuk masuk kelas 1, sedangkan untuk tenaga pengajar juga sudah dipersiapkan secara sistematis karena kami juga bekerja sama dengan Kemenpan-RB dan juga Kemendikdasmen," kata Bisma.
Dengan adanya sinergi antara Pemkab Bandung, Kemensos, KemenPU, dan kementerian terkait lainnya, ia berharap pembangunan sekolah rakyat di Ciwidey dapat segera terwujud sebagai sarana pendidikan yang inklusif dan merata bagi warga Kabupaten Bandung.
Ikuti Whatsapp Channel Republika