REPUBLIKA.CO.ID, BANDUNG — DPRD Kota Bandung memastikan efisiensi anggaran tidak mengganggu Standar Pelayanan Minimal (SPM) bagi masyarakat. Hal ini menyusul berkurangnya dana transfer ke daerah (TKD) diproyeksikan sekitar Rp 658 miliar pada tahun anggaran 2026.
Hal tersebut diungkapkan Anggota DPRD Kota Bandung Susanto Triyogo. Dia mengatakan meski terjadi penurunan TKD, pelayanan publik harus tetap menjadi prioritas utama pemerintah daerah.
“Kita dorong agar efisiensi dilakukan tanpa mengorbankan pelayanan dasar. Artinya, belanja-belanja yang tidak prioritas harus ditekan, sementara program yang langsung dirasakan masyarakat justru diperkuat,” ujarnya kepada Republika.co.id, Senin (20/10/25).
Menurutnya, pembahasan bersama pemerintah daerah saat ini juga difokuskan pada penyesuaian Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) jelang masa transisi ke APBD murni 2026.
Susanto menjelaskan harapan masyarakat seperti penanganan kemacetan, banjir, sampah, hingga kemiskinan menjadi perhatian utama dalam pembahasan anggaran. Ia menilai, inovasi dalam penganggaran menjadi kunci agar keterbatasan fiskal tidak menghambat pelaksanaan SPM.
“Belanja yang tidak mendesak seperti pengadaan kendaraan dinas atau mebel sebaiknya ditunda. Kita utamakan yang berdampak langsung pada masyarakat,” kata dia.
DPRD juga menyoroti pentingnya optimalisasi pendapatan daerah agar ruang fiskal semakin kuat. Salah satunya melalui peningkatan kinerja Badan Usaha Milik Daerah (BUMD) dan pengelolaan aset yang lebih produktif.
“Selain efisiensi, kita dorong PAD meningkat lewat aset yang bisa menghasilkan. Ada UPTD baru yang mengelola aset, ini langkah bagus untuk menambah pendapatan,” ujar Susanto.
Ia berharap langkah efisiensi dan inovasi fiskal ini dapat menjaga keberlanjutan pelayanan publik serta memastikan pembangunan di Kota Bandung tetap berjalan efektif di tengah keterbatasan anggaran.
Ikuti Whatsapp Channel Republika