REPUBLIKA.CO.ID, BANDUNG BARAT -- Bupati Bandung Barat Jeje Ritchie Ismail memastikan kecukupan kebutuhan pangan warga korban bencana banjir, pergerakan tanah dan longsor di wilayah Rongga, Kabupaten Bandung Barat (KBB) beberapa waktu lalu. Pemkab Bandung Barat, sudah menyalurkan bantuan cadangan pangan pemerintah daerah (CPPD) beras premium.
"Ini bukti pemerintah hadir untuk masyarakat yang membutuhkan tidak hanya memberikan saat ada bencana. Saya ingin masyarakat nyaman, ketahanan pangannya juga terpenuhi," ujar Jeje, Sabtu (22/11/2025).
Total, ada 9.009 kilogram beras dengan kualitas premium yang dibagikan kepada 1.001 jiwa korban bencana alam yang tersebar di lima desa di Kecamatan Rongga. Yakni Desa Sukamanah, Cinengah, Bojong, Sukaresmi dan Cibitung. Masing-masing jiwa menerima 9 kilogram beras premium gratis.
Jeje sudah menginstruksikan Dinas Ketahanan Pangan dan Pertanian (DKPP) KBB untuk memantau ketersediaan pangan. Dirinya tak ingin ada warga Bandung Barat yang mengalami kerawanan pangan. "Saya juga memerintahkan ke DKPP jika masih ada masyarakat yang membutuhkan atau kekurangan pangan, pemerintah daerah siap," kata Jeje.
Kepala Dinas Ketahanan Pangan dan Pertanian KBB, Lukmanul Hakim mengatakan, untuk tahun ini secara keseluruhan pihaknya menyiapkan sebanyak 93,657 ton atau 93.657 kilogram beras premium tahun ini. Beras cadangan tersisa dari program CPPD Amanah itu disiapkan untuk mengantisipasi terjadinya kerawanan pangan.
"Sisanya disiapkan utk mengantipasi terjadinya kerawanan pangan akibat bencana atau untuk mengintervensi atau membantu masyarakat yang rentan rawan pangan. Termasuk untuk penanganan stunting," ujar Lukmanul.
Lukmanul mengatakan, cadangan pangan memiliki fungsi vital karena menjadi penyangga ketika produksi dan kebutuhan masyarakat tidak seimbang. Keberadaan cadangan pangan juga sangat krusial untuk penanganan berbagai situasi, mulai dari bencana alam, kerawanan pangan, kondisi darurat, penanganan stunting, hingga upaya mengendalikan inflasi dan menjaga stabilitas harga kebutuhan pokok.
Dalam upaya memperkuat ketahanan pangan nasional, pemerintah telah menetapkan struktur cadangan pangan yang mencakup Cadangan Pangan Pemerintah (CPP) serta Cadangan Pangan Pemerintah Daerah (CPPD) yang terbagi pada tingkat desa, kabupaten/kota, dan provinsi.
"Seluruh pengadaan CPPD wajib bersumber dari produksi pangan dalam negeri sebagaimana diatur dalam Undang-Undang Nomor 18 Tahun 2012," kata Lukmanul.
Ikuti Whatsapp Channel Republika