Rabu 07 Jan 2026 20:40 WIB

DPRD Kota Bandung Soroti Dalih Loading Test Teras Cihampelas

Teras Cihampelas masih memiliki potensi besar untuk dimanfaatkan.

Rep: Muhammad Taufik/ Red: Ferry kisihandi
Ketua Komisi I DPRD Kota Bandung, Radea Respati.
Foto: dok pribadi
Ketua Komisi I DPRD Kota Bandung, Radea Respati.

REPUBLIKA.CO.ID, BANDUNG -- Alasan Pemerintah Kota Bandung yang menjadikan hasil loading test di bawah kapasitas sebagai dasar rencana pembongkaran Teras Cihampelas menuai sorotan.

Ketua Komisi I DPRD Kota Bandung, Radea Respati menilai dalih tersebut justru membuka persoalan lebih mendasar, yakni proses pembangunan sejak awal.

Radea mengatakan, apabila benar terdapat fakta dan data bahwa struktur bangunan tidak memenuhi kapasitas sebagaimana disampaikan Wali Kota Bandung, maka yang seharusnya dikaji dan diusut adalah bagaimana pembangunan Teras Cihampelas dilakukan.

“Pertanyaannya sederhana: apakah sejak awal ada pelanggaran spesifikasi, underspec, atau ketidaksesuaian dengan kriteria teknis? Kalau iya, ini bukan sekadar soal kapasitas, tapi soal tanggung jawab pembangunan,” ujar Radea, Rabu (7/1/2026).

Ia menegaskan, pembangunan yang dilakukan pemerintah bersifat berkelanjutan dan tidak berhenti pada satu periode kepemimpinan. Karena itu, setiap proyek harus dapat dipertanggungjawabkan kapan pun, termasuk ketika muncul persoalan teknis di kemudian hari.

Radea juga mengkritik sikap pemerintah yang dinilainya terkesan melempar tanggung jawab dengan menyalahkan persoalan administratif, seperti Sertifikat Laik Fungsi (SLF), Persetujuan Bangunan Gedung (PBG), maupun hasil loading test yang ukuran dan metodenya tidak dijelaskan secara terbuka kepada publik.

“Kalau langsung menyalahkan kapasitas tanpa upaya revitalisasi maksimal, ini berbahaya. Bisa menimbulkan persepsi buruk, bahkan dugaan praktik KKN dalam proses pembangunannya,” katanya menegaskan.

Menurut dia, pemerintah seharusnya bersikap lebih jujur dengan mengakui keterbatasan dalam mengelola dan memaksimalkan fungsi Teras Cihampelas.

Jika bangunan tersebut dinilai tidak lagi bermanfaat atau tidak dapat digunakan, maka mekanisme yang tepat adalah melalui pengelolaan barang milik daerah (BMD), yakni dengan pengajuan pemusnahan secara resmi kepada wali kota sebagai penguasa BMD.

“Bukan dengan narasi seolah-olah bangunan ini gagal semata karena loading test,” tegasnya.

Radea menilai Teras Cihampelas masih memiliki potensi besar untuk dimanfaatkan. Salah satunya, kata dia, sebagai museum tematik. Ia mencontohkan pameran bertema sejarah maupun religi yang pernah digelar di lokasi tersebut.

“Tidak perlu kapasitas besar. Pengunjung bisa berjalan dari awal sampai akhir dan dikelola Disbudpar. Bandung justru bisa memiliki museum modern di ruang publik,” ujarnya.

Ia berharap Pemkot Bandung tidak terburu-buru mengambil langkah pembongkaran tanpa kajian yang menyeluruh dan transparan, serta tetap membuka ruang evaluasi terhadap proses pembangunan di masa lalu. 

Advertisement
Berita Lainnya
Advertisement
Advertisement

Rekomendasi

Advertisement