REPUBLIKA.CO.ID, BANDUNG - DPRD Jawa Barat (Jabar) mengingatkan Gubernur Dedi Mulyadi (KDM) agar lebih teliti dan melakukan perencanaan secara matang terkait rencana meminjam Rp 2 triliun dari bank untuk pembangunan infrastruktur di Provinsi Jabar. Sebab apabila sudah meminjam maka utang itu menjadi beban untuk anggaran daerah.
"Setiap rupiah yang dipinjam oleh pemerintah adalah beban yang pada akhirnya akan ditanggung oleh masyarakat melalui anggaran daerah di masa depan," ucap Wakil Ketua DPRD Jawa Barat, Iwan Suryawan, Rabu (4/3/2026).
Ia menuturkan rencana itu merupakan langkah besar yang memerlukan ketelitian ekstra baik dari sisi perencanaan dan eksekusi. Oleh karena itu, transparansi menyangkut bunga dan tenor pinjaman harus dibuka ke publik.
"Transparansi mengenai bunga dan tenor pinjaman harus dibuka secara gamblang kepada publik melalui forum legislatif," kata dia.
Ia mengatakan, pemerintah harus waspada terhadap dampak jangka panjang rencana pinjaman Rp 2 triliun untuk infrastruktur dan pembangunan. Selain itu, diperlukan koordinasi dengan kabupaten dan kota sebab pembangunan jalan baru dapat berisiko menimbulkan kemacetan baru.
"Jangan sampai pembangunan ini hanya menjadi proyek mercusuar yang tidak menyelesaikan akar masalah kemacetan secara sistemik," ungkap dia.
Di tengah kondisi ekonomi global yang fluktuatif saat ini, ia mengkhawatirkan dapat berdampak kepada suku bunga pinjaman. Ia meminta jaminan agar proyek ini mampu menstimulus ekonomi lokal secara langsung.
"Saya meminta jaminan bahwa pengerjaan proyek ini melibatkan kontraktor lokal yang berkualitas. Hal ini penting agar perputaran uang tetap berada di lingkup Jawa Barat," ungkap dia.
Ikuti Whatsapp Channel Republika