REPUBLIKA.CO.ID, BANDUNG BARAT -- Memanasnya konflik di kawasan Timur Tengah memunculkan kecemasan terhadap kondisi dan keselamatan para Pekerja Migran Indonesia (PMI) asal Kabupaten Bandung Barat (KBB), Jawa Barat. Kepala Bidang Pelatihan, Produktivitas, Penempatan Tenaga Kerja, dan Transmigrasi (P3TKT) pada Disnaker Kabupaten Bandung Barat, Dewi Andani mengatakan, jumlah PMI asal Bandung Barat yang tercatat belum mencakup yang berangkat secara unprosedural dan bekerja di sektor informal. 

Menurut dia, jumlahnya diperkirakan jauh lebih besar. "Yang berangkat unprosedural melalui calo diperkirakan jumlahnya jauh lebih banyak. Ibarat fenomena gunung es, baru terungkap ketika terjadi persoalan," ujar dia.

Berdasarkan data Dinas Tenaga Kerja (Disnaker) KBB, di tahun 2024 ada 99 orang PMI asal Bandung Barat yang bekerja di sejumlah negara di kawasan Timur Tengah. Seperti Arab Saudi, Uni Emirat Arab, Kuwait, dan Yordania. Kemudian tahun 2025 ada 90 orang dengan negara tujuan yang sama. Sementara pada 2026 hingga awal Maret, tercatat 21 PMI asal KBB bekerja di Arab Saudi, Uni Emirat Arab, dan Kuwait.

"Data tersebut yang tercatat di dinas. Mereka bekerja di sektor formal dan pemberangkatannya prosedural. Tidak ada yang bekerja di Iran," kata Dewi Andani saat dikonfirmasi, Rabu (4/3/2026).

Hingga kini, Disnaker KBB belum menerima laporan terkait kondisi atau kendala yang dialami para PMI di tengah memanasnya situasi geopolitik tersebut. Meski demikian, pihaknya akan segera melakukan koordinasi dengan Kementerian Perlindungan Pekerja Migran Indonesia (KP2MI) guna memastikan perlindungan dan pemantauan terhadap PMI asal KBB.

Pemkab Bandung Barat juga menunggu informasi resmi dari Kementerian Luar Negeri (Kemenlu) terkait kondisi warga Bandung Barat termasuk PMI yang berada di kawasan Timur Tengah.  "Sementara ini Insya Allah masih aman. Kita terus menunggu update informasi dari Kemenlu dan terus koordinasi dengan KP2MI tentunya menyangkut nasib PMI asal KBB," kata Dewi. 

Ikuti Whatsapp Channel Republika