REPUBLIKA.CO.ID, BANDUNG -- Penjualan properti di Jawa Barat (Jabar) tahun ini menghadapi sejumlah tantangan. Salah satunya, penurunan daya beli di masyarakat. Selain itu, kenaikan nilai tukar dolar AS terhadap rupiah pun, turut memperberat kondisi bisnis properti dengan naiknya harga bahan bangunan.
Menurut Ketua DPD Realestat Indonesia (REI) Jabar, Norman Nurdjaman, adanya sejumlah tantangan ini membuat penjualan properti mengalami penurunan sekitar 30 hingga 40 persen dibandingkan tahun sebelumnya.
"Penyebab penjualan turun, yang pertama pasti daya beli masyarakat. Daya beli masyarakat ini kan memang sebenarnya dari setahun lalu ya (turun, red). Dari mulai awal 2025 juga kondisi deflasi ini kan sudah terjadi di negara kita. Bahkan saat ini dengan dolar naik, kemudian apa namanya, bahan bangunan juga. Dolar naik kan bahan bangunan naik," ujar Norman, Rabu (15/7/2026).
Selain harga bahan bangunan, kata dia, bahan substitusi impor turut mengalami kenaikan. Seperti handle pintu dan lainnya. Selain itu, di Jabar, khususnya ada moratorium tambang mulai Agustus 2025. Hal itu terjadi, karena bencana longsor di Cirebon.
"Itu kan Pak Gubernur kan moratorium untuk tambang galian C ya. Jadi semuanya naik gitu. Naiknya bahan itu fantastis, dari mulai 50 persen ke atas, ada yang sampai 100 persen kenaikannya. Jadi banyak anggota kita, misalnya Cirebon itu ngimpor dari Jawa Tengah. Harganya pasti melonjak tinggi atau dari daerah lain ya yang masih tersedia, jadinya harga naik," paparnya.
Kenaikan harga tersebut, kata dia, membuat terjadinya inflasi. Saat ini pun, kondisinya berada dalam posisi stagflasi. Yakni, deflasi dan inflasi terjadi bersamaan ini.
"Sebenarnya nih kondisi stagflasi ini kondisi yang sangat dihindari di suatu negara atau suatu wilayah terjadi karena ya tadi, akibatnya semua pasti pengaruhnya ke pendapatan masyarakat menurun pasti. Kalau misal turun ya profit turun, hasil pendapatan turun," katanya.
Norman mengatakan, salah satu yang dilakukan untuk menggenjot penjualan properti adalah dengan menggelar pelatihan Digital Marketing pada semua marketing yang ada pada Anggota REI Jabar.
Pelatihan ini kelanjutan dari diklat yang digelar sebelumnya pada September 2025. "Jadi, ini kami bekali anggota REI Jabar, konten kreatornya, marketing-nya, itu dengan ya menambah wawasan, kemudian teknis yang berkaitan dengan media sosial," katanya.
Terkait kebutuhan perumahan di Jabar, Norman mengatakan, se-Indonesia kebutuhan akan rumah sebanyak 15 juta. Namun, kalau versi pemerintah kebutuhan perumahan tersebut 10 juta.
"Nah, Jabar itu minimal 20 persennya, berarti (kebutuhan rumah, red) ada 2 juta. Sebenarnya, ini pasar yang available, bagus untuk pengembang. Karena, target kita juga seperti kuota juga hanya 350 ribu, jadi hal yang sebenarnya sangat realistis dicapai kalau melihat available marketnya," paparnya.
Saat ditanya kendala yang dihadapi pengembang untuk mengejar target penjualan, Norman mengatakan, pembeli kerap terkendala SLIK OJK. Meskipun, pemerintah telah ada kesepakatan dengan OJK, kalau SLIK OJK di bawah Rp 1 juta dianulir.
"Tapi bank kan melihat dari sisi yang lain. Bank kan selalu berpatokan terhadap 5C. Bank melihat bukan hanya aturan pemerintah Rp 1 juta di bawah itu bisa dianulir, tapi bank melihat oh konsumen ini berarti punya karakter yang tidak bisa dipertanggungjawabkan atau apa. Jadi banyak permasalahan," katanya.
Ikuti Whatsapp Channel Republika