REPUBLIKA.CO.ID,BANDUNG — Gubernur Jawa Barat Kang Dedi Mulyadi (KDM) mengingatkan insan pers untuk tetap menjaga independensi dan menjadikan fakta sebagai pijakan utama dalam menyampaikan informasi kepada masyarakat.
Pesan itu disampaikan KDM saat menghadiri pelantikan Pengurus Persatuan Wartawan Indonesia (PWI) Jawa Barat periode 2026-2031 di Gedung Merdeka, Kota Bandung, Jumat (2/10/2026).
KDM mengatakan derasnya arus komunikasi publik membuat peran pers semakin penting. Karena itu, wartawan dituntut tetap menjaga independensi agar informasi yang disampaikan kepada masyarakat akurat dan dapat dipertanggungjawabkan.
“Wartawan itu kan independen, maka PWI harus terus menjunjung tinggi independensi, keberpihakan pada fakta dan menyajikan berita sesuai fakta, tidak menambah, tidak mengurangi,” ujar KDM.
Menurut dia, pers yang profesional merupakan bagian penting dalam menjaga keseimbangan demokrasi. Selain menyampaikan informasi, media memiliki fungsi kontrol terhadap penyelenggaraan pemerintahan.
KDM menilai fungsi tersebut diperlukan agar pemerintahan berjalan secara terbuka dan tetap memperhatikan kepentingan masyarakat.
“Karena ini profesi terhormat dalam membangun keseimbangan demokrasi di Indonesia dan Jawa Barat dan upaya melakukan cek and balance terhadap penyelenggaraan pemerintahan kalau di Jawa Barat dipimpin oleh saya,” katanya.
Ketua PWI Jawa Barat Tantan Sulthon mengatakan, PWI Jabar berkomitmen membangun hubungan yang baik dengan Pemerintah Provinsi Jawa Barat. Namun, kemitraan tersebut tetap berjalan dengan menjaga fungsi pers sebagai pengawas kebijakan publik.
Menurut Tantan, wartawan memiliki peran untuk menyampaikan kinerja pemerintah sekaligus membawa suara masyarakat kepada pemerintah.
“Kita juga memiliki niat baik, Pak, untuk membesarkan, untuk terus menjadi mitra Pemerintah Provinsi Jawa Barat. Tentunya pemerintah punya kinerja, masyarakat punya partisipasi, dan kita wartawan punya kewajiban untuk terus mengawal,” ujar Tantan.
Tantan menyebut PWI Jawa Barat kini menaungi lebih dari 1.000 anggota yang tersebar di 22 kabupaten dan kota. Organisasi tersebut juga didukung empat kelompok kerja yang aktif menjalankan berbagai kegiatan.
Dengan jaringan tersebut, PWI Jabar ingin memastikan informasi mengenai pembangunan daerah dapat diterima masyarakat secara luas. Di sisi lain, berbagai aspirasi dan keluhan masyarakat juga diharapkan dapat tersampaikan kepada pemerintah.
“Kita akan menyampaikan apa yang sudah dilakukan Pak Gubernur, apa yang akan disampaikan Pak Gubernur kepada masyarakat, dan tentu sebaliknya. Kita akan menyampaikan apa yang menjadi keluh kesah masyarakat, apa yang menjadi aspirasi masyarakat,” katanya.
Tantan menambahkan, PWI Jawa Barat siap ikut mengawal berbagai program pembangunan daerah, termasuk visi “Jabar Istimewa, Kota Ditata, Lembur Diurus” yang menjadi arah pembangunan Jawa Barat di bawah kepemimpinan KDM.
Ikuti Whatsapp Channel Republika