Jumat 05 Feb 2021 15:43 WIB

Jokowi dan PM Malaysia Prihatin dengan Kudeta di Myanmar

Jokowi dan PM Malaysia membahas kerjasama antarnegara dan isu terkini di ASEAN.

Rep: Dessy Suciati Saputri / Red: Bayu Hermawan
Presiden Joko Widodo (kanan) bersama Perdana Menteri Malaysia Muhyiddin Yassin (kiri) melambaikan tangan di veranda Istana Merdeka, Jakarta, Jumat (5/2/2021). Presiden Joko Widodo menerima kunjungan kenegaraan perdana dari PM Malaysia Muhyiddin Yassin dan kedua pemimpin negara tersebut membahas hubungan bilateral meliputi perlindungan WNI di Malaysia dan sejumlah isu kawasan dan global.
Foto: ANTARA/Setpres/Laily Rachev
Presiden Joko Widodo (kanan) bersama Perdana Menteri Malaysia Muhyiddin Yassin (kiri) melambaikan tangan di veranda Istana Merdeka, Jakarta, Jumat (5/2/2021). Presiden Joko Widodo menerima kunjungan kenegaraan perdana dari PM Malaysia Muhyiddin Yassin dan kedua pemimpin negara tersebut membahas hubungan bilateral meliputi perlindungan WNI di Malaysia dan sejumlah isu kawasan dan global.

REPUBLIKA.CO.ID, JAKARTA -- Presiden Joko Widodo (Jokowi) menerima kunjungan Perdana Menteri Malaysia Tan Sri Muhyiddin Yassin ke Indonesia pada Jumat (5/2) pagi. Presiden Jokowi menyambut kunjungan PM Malaysia di Istana Merdeka, yang disiarkan secara langsung melalui saluran Youtube Sekretariat Presiden.

Presiden Jokowi dan PM Malaysia Tan Sri Muhyidin Yassin kemudian melakukan pertemuan bilateral di Istana Merdeka. Salah satu yang dibahas dalam pertemuan bilateral itu terkait isu Rohingya dan masalah politik di Myanmar.

Baca Juga

"Tadi membahas isu kawasan dan dunia termasuk perkembangan yang terjadi di Myanmar," kata Jokowi.

Jokowi dan PM Malaysia menyampaikan keprihatinannya terkait isu politik yang tengah terjadi di Myanmar. Indonesia dan Malaysia pun berharap perbedaan politik di Myanmar dapat diselesaikan sesuai dengan hukum yang berlaku.

Untuk mewujudkan visi komunitas ASEAN, Presiden menekankan agar seluruh negara anggota ASEAN terus menghormati prinsip-prinsip piagam ASEAN terutama prinsip rule of law, good governance, demokrasi hak asasi manusia dan pemerintahan yang konstitusional. Jokowi dan PM Muhyiddin juga memerintahkan dua menteri luar negerinya untuk membahas perkembangan politik di Myanmar ini dengan Ketua ASEAN. Keduanya mendorong agar digelar pertemuan khusus menteri luar negeri ASEAN.

Baca juga : Blokir Facebook, Buah Simalakama Junta Militer Myanmar

"Tadi secara detil juga kami sudah berbicara dengan Bapak Perdana Menteri mengenai ini," ujar Jokowi.

Selain itu, dalam pertemuan bilateral ini, kedua pemimpin juga membahas mengenai isu Rohingya. Jokowi berharap, masalah Rohingya tetap menjadi perhatian ASEAN.

Advertisement
Berita Lainnya
Advertisement
Terpopuler
Advertisement
Advertisement