REPUBLIKA.CO.ID, JAKARTA -- Ketua Fraksi PDIP DPRD DKI Jakarta Gembong Warsono menyebutkan isu partainya berpeluang mencalonkan Anies Rasyid Baswedan di pemilihan gubernur (pilgub) selanjutanya, merupakan kewenangan dari Dewan Pimpinan Pusat (DPP) PDIP. Meski begitu, Gembong sedari awal membantah kabar itu.

"Enggak benar kalau DPD mencalonkan Anies, enggak seperti itu. Karena kalau soal penetapan calon itu kewenangan DPP partai, khususnya ibu ketua umum (Megawati)," kata Gembong saat dihubungi di Jakarta, Jumat (5/2).

Partai politik di DPR RI pecah suara mengenai pelaksanaan pilkada serentak menyusul rencana revisi Undang-Undang (RUU) Pemilu. Dalam draf RUU Pemilu yang beredar, pilkada serentak rencananya digelar pada 2022 dan 2023.

Sejumlah parpol, termasuk PDIP, mengaku tidak setuju jika pilkada dinormalisasi, dan tetap berpegang pada UU Nomor 10 Tahun 2016 tentang Pilkada yang mengamanatkan bahwa pilkada serentak dilaksanakan 2024 berbarengan dengan pemilihan presiden (pilres) dan pemilihan legislatif  (pileg).

Kalaupun RUU Pemilu itu disahkan dan Pilgub DKI 2022 dihelat sesuai jadwal, Gembong mengatakan PDIP telah memiliki mekanisme partai terkait proses pencalonan dan penjaringan calon kepala daerah. Prosesnya ada penjaringan dan penyaringan, kemudian sekolah partai bagi kandidat yang diusung maju pilkada.

"Itu mekanisme baku di PDIP. Sementara tugas DPD melakukan penjaringan dari nama-nama yang direkrut. Hasil penjaringan kita serahkan ke DPP untuk penyaringan. Kan seperti itu, dari beberapa kandidat masuk sekolah partai untuk dicalonkan gubernur dari PDIP," tutur sekretaris Komisi A DPRD DKI itu.

Ketika ditanyakan lagi, Gembong tak bicara lugas mengenai kemungkinan PDIP DKI Jakarta mempertimbangkan nama Anies untuk diusulkan ke DPP PDIP. Selain itu, menurut Gembong, PDIP memiliki banyak kader terbaik sebagai stok calon kepala daerah.

"Kalau soal siapa namanya itu DPP, tapi PDIP punya stok banyak yang bisa didorong ke DKI Jakarta," ujar Gembong.

Ikuti Whatsapp Channel Republika