REPUBLIKA.CO.ID, JAKARTA -- Presiden Joko Widodo (Jokowi) meminta pemerintah daerah (pemda) untuk menerapkan mikrolockdown atau PPKM dalam skala mikro mencakup lingkup kampung, desa, RW, atau RT.

"Jangan sampai yang terkena virus hanya satu orang dalam satu RT, yang di-lockdown seluruh kota. Jangan sampai yang terkena virus misal satu kelurahan, yang di-'lockdown seluruh kota, untuk apa. Yang sering keliru kita di sini,” kata Jokowi dalam Pembukaan Musyawarah Nasional VI Asosiasi Pemerintah Kota Seluruh Indonesia (Apeksi) dari Istana Negara, Jakarta Pusat, Kamis (11/2).

Jokowi mengaku, banyak belajar dari pengalaman dengan melihat proses yang dilakukan negara lain yang melakukan lockdown seluruh negara, satu provinsi, satu kota, kemudian ekonominya jatuh. Sehingga, ia meminta agar semua pihak berhati-hati mengenai ini.

"Dan tentu saja yang namanya treatment, isolasi ini harus mendapatkan perhatian serius, baik dari sisi penyediaan obat-obatan, bed rumah sakit, kesiapsiagaan tenaga medis, harus selaku dicek, dimonitor, dan kalau dirasa kurang jangan ragu meminta bantuan pemerintah pusat, TNI/Polri,” kata Jokowi.

Oleh sebab itu, kata dia, pekan lalu pemerintah kemudian bekerja lebih detail dengan menerapkan mikro lockdown atau lockdown skala mikro. Menurut Jokowi, langkah itu tidak cenderung merusak pertumbuhan ekonomi dan tidak merusakkan kegiatan ekonomi masyarakat secara umum.

“Karena yang kita lockdown dalam skala-skala kelurahan, RW, RT. Oleh sebab itu wali kota, wakil wali kota harus melakukan pemetaan zonasi penyebaran Covid-19 secara detail,” katanya.

Jokowi meminta mereka untuk mengerti betul pemetaan tersebut sampai tingkat kelurahan RW, RT. "Nggak bisa lagi satu kota langsung di-lockdown,” katanya.

Ikuti Whatsapp Channel Republika