REPUBLIKA.CO.ID, SURABAYA -- Potensi industri makanan halal di Indonesia sangat besar. Namun, sejauh ini Indonesia yang memiliki umat Islam terbanyak masih menjadi importir terbesar makanan halal.
Gubernur Jawa Timur Khofifah Indar Parawansa berharap, Majelis Ulama Indonesia (MUI) Jawa Timur bisa menjadi frontliner (garda depan) dalam menyiapkan industri makanan halal di Indonesia. Indonesia juga belum masuk 10 besar dunia untuk industri makanan halal.
Untuk itu, kata Khofifah, pembangunan sentra-sentra industri makanan halal di setiap kabupaten/kota di Jatim bisa menjadi salah satu program strategis MUI Jatim. Dalam hal ini, kata dia, MUI Jatim bisa saling bersinergi dengan Pemprov Jatim untuk menyiapkan format yang tepat dalam pengembangan industri makanan halal.
“Ini bagian yang sangat penting untuk dibangun sinergitasnya. Jadi kami berharap, Kawasan Industri Halal (KIH) yang sekarang terinisiasi di Sidoarjo akan ter-support dengan kekuatan MUI di provinsi maupun kabupaten/kota,” kata Khofifah di Surabaya, Selasa (16/2).
Khofifah menyampaikan, dalam struktur MUI terdapat kyai, santri, dan akademisi, yang menurutnya merupakan kekuatan lengkap. Ia pun meyakini, format seperti ini akan menjadi penguatan Jatim sebagai lokomotif produsen makanan halal.
Ketua MUI Jatim KH Hasan Mutawakkil Alallah mengingatkan, Dewan Pimpinan MUI Jatim yang baru saja dilantik harus menjaga amanah dengan penuh tanggung jawab. Apalagi, kata dia, menjaga amanah merupakan sebuah kemuliaan yang wajib hukumnya.
Selain itu, ia berharap, MUI Jatim bisa menjadi motor penggerak kekuatan pengembangan Ukhuwah Islamiyah, Ukhuwah Insaniyah, dan Ukhuwah Wathaniyah. “Kita tentunya semua berharap dan berdoa mudah-mudahan kita semua melaksanakan amanah ini sebaik-baiknya,” kata dia.
Ikuti Whatsapp Channel Republika