REPUBLIKA.CO.ID, JAKARTA -- Salah satu panitia Kongres Luar Biasa (KLB) Partai Demokrat di Deli Serdang, Sumatra Utara, Jumat (5/3), Ilal Ferhard menepis anggapan Kepala Staf Presiden (KSP) Jenderal (Purn) Moeldoko harus meminta maaf. Dia menanggapi pernyataan Wakil Sekretaris Jenderal (Wasekjen) Demokrat, Irwan yang mendesak Moeldoko meminta maaf kepada Mayor (Purn) Agus Harimurti Yudhoyono (AHY) dan Jenderal (Purn) Susilo Bambang Yudhoyono (SBY).
Hal itu terkait manuver Moeldoko menerima dijadikan ketua umum (ketum) Demokrat versi KLB Deli Serdang. Menurut Ilal, permintaan Irwan kepada Moeldoko tersebut halusinasi dan tidak akan terjadi. "Saya pikir Irwan itu halu dan berkhayal ya. Tunggu saja kabar dari Kemenkumham. Saya optimistis kok Kemenkumham menerima Moeldoko," katanya kepada Republika di Jakarta, Ahad (14/3).
Ilal menegaskan, permintaan maaf tersebut harusnya lebih tepat disampaikan AHY atas dugaan pemalsuan anggaran dasar dan anggaran rumah (AD/ART) Partai Demokrat. Selain itu, kata dia, tuntutan permintaan maaf Moeldoko juga menunjukkan kalau kubu AHY panik dan ketakutan.
"Ya tidak usah lah AHY ini berkeliling ke Kapolri serta ke mantan ketua MK (Jimly Asshiddiqie). Sudahlah, tunggu saja prosesnya kalau KLB yang diadakan ini benar. Jangan terlalu mendahului keputusan Kemenkumham," kata Ilal yang pernah gabung Partai Gerindra.
Wasekjen Partai Demokrat, Irwan, meminta KSP Moledoko, bersikap ksatria menyampaikan permintaan maaf ke ketum Demokrat yang sah, yaitu AHY dan Ketua Majelis Tinggi SBY.Irwan menilai, permintaan maaf adalah jalan terbaik bagi Moeldoko untuk mengakhiri keriuhan politik setelah terpilih sebagai ketuma KLB.
"KSP Moeldoko dengan kebesaran hati dan meminta maaf pada Partai Demokrat, SBY dan AHY. Kemudian mundur sebagai Ketua Umum hasil KLB adalah pilihan ksatria dan jalan terbaik serta bisa mengakhiri keriuhan politik tanah air," kata Irwan dalam keterangannya di Jakarta, Sabtu (13/2).
Haura Hafizhah