Ahad 28 Mar 2021 21:52 WIB

Ribuan Pengasuh Ponpes Dapat Prioritas Vaksinasi

Langkah itu untuk menjaga pendidik di ponpes dari kemungkinan paparan Covid-19.

Rep: Zahrotul Oktaviani/ Red: Mas Alamil Huda
Petugas kesehatan menyuntikkan vaksin Covid-19 kepada pengasuh pondok pesantren (ponpes) Lirboyo di Kota Kediri, Jawa Timur, Jumat (26/2).
Foto: ANTARA/Prasetia Fauzani
Petugas kesehatan menyuntikkan vaksin Covid-19 kepada pengasuh pondok pesantren (ponpes) Lirboyo di Kota Kediri, Jawa Timur, Jumat (26/2).

REPUBLIKA.CO.ID, JAKARTA -- Kementerian Agama (Kemenag) telah mendaftarkan 6.000 pengasuh ppondok pesantren (ponpes) termasuk keluarganya dalam daftar prioritas vaksinasi. Langkah itu dilakukan untuk menjaga pendidik dan tenaga kependidikan (PTK) di ponpes dari kemungkinan paparan Covid-19.

"Kami sudah memberikan daftar pengasuh pesantren dan keluarga. Jadi bertahap, yang pertama kami diminta mengirimkan sekitar 6.000-an pengasuh pesantren. Lantas kami juga mengusulkan agar semua termasuk guru di pesantren bisa divaksinasi," kata Direktur Pendidikan Diniyah dan Pondok Pesantren Kemenag, Waryono, saat dihubungi Republika.co.id, Ahad (28/3).

Ia juga menyebut pihaknya baru menyelesaikan Surat Keputusan Bersama (SKB) lanjutan dari pakta integritas vaksinasi.

Pesantren sejauh ini disebut sudah melanjutkan kegiatan belajar mengajar tatap muka. Sementara, bagi madrasah dan sekolah, hal ini baru akan dilakukan saat dimulainya semester baru, bulan Juli nanti.

Terkait vaksinasi ini, ia menjelaskan jika telah dilakukan koordinasi di masing-masing daerah antara pondok pesantren, kepala daerah, dan dinas kesehatan (dinkes).

Meski demikian, satuan tugas (Satgas) Covid-19 memberikan informasi terkait ketersediaan vaksin. Mengingat jumlahnya yang terbatas, maka target vaksinasi mengalami kemunduran.

"Semula diharap April pertengahan sudah bisa selesai semua. Tapi jadi akhir April. Ini mengingat Mei sudah harus masa transisi," lanjutnya.

Waryono menyebut di bulan Mei, sekolah dan madrasah harus sudah mulai mempersiapkan diri untuk pendidikan tatap muka. Dalam SKB, seandainya menurut pengawasan daerah ditemukan kluster Covid-19, maka kepala daerah bisa menghentikan proses pembelajaran tatap muka.

"Intinya komitmen pemerintah sudah ada. Pengasuh dan pendidik ikut menjadi target prioritas. Namun, karena ketersediaan vaksin yang agak terbatas, maka harus antri," ujar dia.

Berdasarkan perkembangan pemberitaan, Waryono menyebut respon positif bermunculan akan rencana vaksinasi Covid-19 di lingkungan pondok pesantren ini. Meski ada satu atau dua yang menunjukkan resistensi, ia menilai hal itu lumrah dan ada di program apapun.

Para Kiai dan ulama, serta sesepuh, disebut telah membantu berupaya memberikan teladan dan pengertian. Ia berharap vaksinasi di kalangan pondok pesantren ini akan berjalan lancar.

Terakhir, ia mengingatkan setiap pihak agar tetap mematuhi protokol kesehatan meski sudah mendapatkan vaksin. Tidak boleh ada pemikiran jika sudah divaksin maka kebal akan Covid-19 dan tidak lagi menggunakan masker.

"Vaksin ini butuh waktu untuk membangun kekebalan tubuh. Maka masker tetap dibutuhkan, termasuk mencuci tangan dan menghindari kerumunan," kata Waryono.

Advertisement
Berita Lainnya
Advertisement
Terpopuler
Advertisement
Advertisement