Kamis 15 Apr 2021 22:29 WIB

DPRD Jabar Gelar Vaksinasi Covid-19 Tahap Dua

Seluruh tahapan vaksinasi dilakukan dengan memperhatikan protokol kesehatan.

DPRD Jabar Gelar Vaksinasi Covid-19 Tahap Dua (ilustrasi).
Foto: Republika/bowo pribadi
DPRD Jabar Gelar Vaksinasi Covid-19 Tahap Dua (ilustrasi).

REPUBLIKA.CO.ID,BANDUNG -- Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) Provinsi Jawa Barat (Jabar) menggelar vaksinasi COVID-19 tahap dua kepada seluruh Anggota DPRD Jabar bersama jajaran staf ASN dan non-ASN di lingkungan Sekretariat DPRD Jabar di Kota Bandung, Kamis (15/4).

Vaksinasi COVID-19 tahap dua tersebut dilakukan setelah sebelumnya vaksinasi tahap pertama dilakukan pada Maret 2021 dan sebanyak 500 orang mengikuti vaksinasi tahap pertama tersebut. Tidak ada perbedaan dengan vaksinasi tahap pertama, pada vaksinasi tahap kedua ini seluruh tahapan vaksinasi dilakukan dengan memperhatikan protokol kesehatan.

Wakil Ketua Komisi DPRD Provinsi Jawa Barat Abdul Hadi Wijaya mengapresiasi pelayanan yang telah diberikan oleh para tenaga kesehatan dalam pelaksanaan vaksinasi. "Alhamdulillah ini layanan yang luar biasa dari teman-teman di sektor kesehatan kepada kami, semua berjalan lancar dan menyenangkan," katanya.

Selain itu dalam kesempatan yang sama ia pun mendorong, Pemerintah Provinsi Jawa Barat dapat segera melakukan percepatan vaksinasi kepada para guru.

Menurut Gus Ahad, sapaan Abdul Hadi, hal tersebut penting dilakukan sebagai salah satu persiapan menghadapi pembelajaran tatap muka yang akan dimulai pada bulan Juli 2021. "Percepatan vaksinasi khususnya pada guru-guru yang mengejar target pada bulan Juli akan melakukan pembelajaran tatap muka dengan sistem-sistem yang sudah diperbarui," katanya.

"Kami berharap mereka diprioritaskan terutama kepada para pekerja di sektor pelayanan publik, kalau bisa secepatnya bisa dilakukan," lanjutnya.

Lebih lanjut pihaknya pun menyoroti, terkait permasalahan masih minimnya tingkat vaksinasi pada kalangan lansia. Ia pun meminta permasalahan tersebut ditangani secara bersama-sama baik oleh pemerintah daerah dan pemerintah pusat.

"Kami serahkan kepada para pengambil keputusannya, bagaimana pembagian giliran (vaksinasi). Kalau ada kesulitan-kesulitan tentunya harus kita sikapi dengan cara-cara yang positif," ujarnya.

sumber : ANTARA
Advertisement
Berita Lainnya
Advertisement
Terpopuler
Advertisement
Advertisement