Rabu 21 Apr 2021 14:59 WIB

Jokowi Tegaskan Pemerintah tak Suka Impor Beras

Rencana impor beras dilakukan pemerintah sebab kalkulasi banyak sawah terkena banjir.

Rep: Lilis Sri Handayani/ Red: Erik Purnama Putra
Presiden Joko Widodo (tengah) berbincang dengan petani saat menghadiri panen raya padi di desa Wanasari, Bangodua, Kabupaten Indramayu, Jawa Barat, Rabu (21/4/2021).
Foto: Antara/Dedhez Anggara
Presiden Joko Widodo (tengah) berbincang dengan petani saat menghadiri panen raya padi di desa Wanasari, Bangodua, Kabupaten Indramayu, Jawa Barat, Rabu (21/4/2021).

REPUBLIKA.CO.ID, INDRAMAYU -- Presiden Joko Widodo (Jokowi) meninjau panen padi milik petani di area persawahan di Desa Wanasari, Kecamatan Bangodua, Kabupaten Indramayu, Provinsi Jawa Barat, Rabu (21/4).

Di hadapan petani, Jokowi menyatakan, pemerintah tidak suka impor beras. Jokowi menyebut, rencana impor beras beberapa waktu yang lalu, itu didasarkan pada hitung-hitungan kalkulasi karena banyak yang sawah yang terkena banjir. Plus adanya terjadinya pandemi Covid-19 sehingga dinilai perlu tambahan untuk cadangan beras dengan impor.

"Tapi kemarin sudah kita putuskan sampai Juni tidak ada impor. Insya Allah nanti juga sampai akhir tahun, kalau produksinya bagus, berarti juga tidak akan impor," ujar Jokowi, saat menyaksikan panen padi di Desa Wanasari, Kecamatan Bangodua, Kabupaten Indramayu, Provinsi Jawa Barat, Rabu.

Dalam kesempatan itu, Jokowi mellihat hasil panen bagus, yang mencapai tujuh sampai delapan ton per hektare. Harga gabah di tingkat petani, yang sebelumnya Rp 3.400-Rp 3.500 per kilogram (kg), kini harganya naik menjadi Rp 4.200 per kg.

Tak hanya itu, Jokowi juga menerima keluhan dari petani tentang kesulitan mendapatkan pupuk subsidi. Sedangkan pupuk nonsubsidi, meski banyak tersedia, namun harganya mahal hingga Rp 600 ribu per kuintal, yang itu jelas memberatkan petani.

Di hadapan Jokowi, petani menyatakan siap membeli pupuk nonsubsidi meski harganya mahal asalkan harga padinya naik. Untuk saat ini, harga padi yang hanya Rp 420 ribu per kuintal dinilai tidak bisa mengimbangi harga pupuk yang sampai Rp 600 ribu per kuintal.

"Ini urusan pupuk nanti saya bicarakan dengan Pak Mentan (Yasin Limpo) di dalam rapat di istana, solusinya seperti apa," kata Jokowi.

Selain itu, sejumlah petani lainnya juga mengeluhkan sulitnya mencari tenaga kerja saat panen sehingga mereka meminta untuk diberikan mesin combine. Adapula petani yang meminta bantuan traktor dan mesin pompa.

Jokowi menyatakan ingin terus membangun pertanian yang semakin baik produksinya sehingga menjadi ketahanan pangan bagi Indonesia. Dia juga menyatakan ingin mencapai swasembada pangan.

Advertisement
Berita Lainnya
Advertisement
Terpopuler
Advertisement
Advertisement