REPUBLIKA.CO.ID,SUKABUMI -- Anggota Komisi IV DPR RI Slamet meminta pengendali pupuk subsidi agar memperjelas realisasi pelaksanaan pupuk subsidi di lapangan. Hal ini dilakukan agar para petani mendapatkan pasokan pupuk subsidi.
''Saya meminta kepada seluruh pemegang kendali pupuk bersubsidi memberikan penjelasan yang komprehensif atas pelaksanaannya di lapangan,'' ujar anggota Komisi IV DPR RI dari Fraksi PKS Slamet kepada wartawan di Sukabumi, Selasa (15/6).
Hal ini disampaikan pula dalan Rapat Dengar Pendapat (RDP) Komisi IV DPR RI membahas Panja Pupuk Bersubsidi dan Kartu Tani dengan Dirjen Prasarana dan Sarana Pertanian, Dirjen Tanaman Pangan, Kepala Badan Penelitian dan Pengembangan Pertanian Kementan, Senin (14/6) lalu.
Menurut Slamet, berdasarkan data Badan Pusat Statistik (BPS) realisasi pelaksanaan pupuk bersubsidi di tahun 2019 dan 2020 selisih nilai subsidinya sebesar 5 T. Namun tingkat produktivitasnya hanya selisih 0,09 ton/hektare.
"Meminta pada seluruh pihak yang memegang kendali pupuk subsidi ini, agar sekalian memperjelas secara detail pelaksanaan pupuk subsidi dengan perencanaan dan realisasi lapangan tidak bersimpangan," kata Slamet.
Perusahaan seperti PT Pupuk Indonesia seharusnya mampu memberikan performa yang baik ketika ia bertindak sebagai perusahaan yang berorientasi profit, juga sekaligus menerima beban APBN yang menjalankan kinerja non profit seperti PSO.
PT Pupuk Indonesia lanjut Slamet, semestinya dapat menjalankan kinerjanya membagi dua bidang ini secara baik sehingga profesionalitasnya terjaga dan integritasnya terlindungi. Sebelumnya saat kunjungan kerja ke Indramayu, Jawa Barat, pada Jumat (11/6) lalu Slamet mendapat ragam keluhan dari para petani di sana.
Khususnya terkait ketersediaan pupuk bersubsidi ditambah harga pasca panen yang tidak menentu serta terganggunya pengairan irigasi. Di hadapan para petani, Slamet berjanji akan segera mendorong pemerintah memberikan subsidi harga hasil panen.
"Kami akan mendorong pemerintah segera mensubsidi harga hasil panen petani agar ada kepastian untuk harga pasca panen dan petani juga tidak dirugikan," ungkap Slamet.
Ikuti Whatsapp Channel Republika