REPUBLIKA.CO.ID,BANDUNG -- Penanganan pandemi Covid-19 di Jawa Barat (Jabar) terus membaik. Hal itu ditunjukan dengan penurunan kasus aktif, tingkat keterisian rumah sakit rujukan Covid-19. Serta, rendahnya rata-rata tingkat kematian kasus COVID-19.
Gubernur Jabar Ridwan Kamil meminta semua pihak untuk menjaga momentum tersebut. Menurutnya, masyarakat harus tetap disiplin menerapkan protokol kesehatan 5M. Satpol PP, TNI, dan Polri pun akan secara intens mengawasi penerapan prokes 5M.
"Kami meminta TNI, Polri dan Satpol PP untuk tetap siaga. Kalau lihat dari kedisiplinan melalui aplikasi, tingkat kedisiplinan memakai masker 87 persen, jaga jarak 83 persen," ujar Ridwan Kamil yang akrab disapa Emil, di Gedung Pakuan, Kota Bandung, Selasa petang (10/8).
"Mari kita jaga momentum kedisiplinan ini apalagi kasus Delta sedang menyerang AS, Vietnam, Thailand, Filipina. Jangan sampai kita diserang lagi karena tidak disiplin. Jadi kita monitor terus prokes 5M," imbuhnya.
Berdasarkan data Bersatu Lawan Covid-19 per 9 Agustus 2021, kasus aktif di Jabar berada di angka 82.802 atau 12,94 persen. Angka ini mengalami penurunan sebesar 1,07 persen dibandingkan pekan sebelumnya.
Tingkat kesembuhan secara total juga kini berada di angka 546.105 yang mengalami kenaikan sebesar 8.800 atau 85,41 persen. Tingkat keterisian rumah sakit atau BOR juga mulai kembali turun. Saat ini, berada di angka 40,33 persen. Sedangkan tingkat kematian Jabar berada di angka 1,64 persen atau masih di bawah tingkat kematian nasional sebesar 2,90 persen.
"Kita jaga momentum turunnya kasus, BOR juga (sudah turun)," katanya.
Selain itu, Emil juga meminta agar data penerapan Pemberlakuan Pembatasan Kegiatan Masyarakat (PPKM) di Kabupaten/Kota dibedah lebih dalam. Jika mengacu pada data Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa Jabar per 10 Agustus, jumlah RT di Jabar yang berada di zona merah mengalami penurunan 304 menjadi 3.194 selama PPKM Level 4 diterapkan.
"Yang kedua saya ada masukan dari Kepala Daerah, PPKM level 3 level 4 tolong dibedah lebih dalam," ucapnya. "Yang berikutnya kepada semua pihak kota/kabupaten, TNI, Polri agar disiplin untuk memasukan data yang dijadikan acuan pusat," imbuhnya.
Ikuti Whatsapp Channel Republika
